Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap hak kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.Dalam pandangannya, kesehatan yang setara dan akses terhadap layanan medis berkualitas adalah hak dasar yang harus dijamin bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.
"Perempuan dan anak adalah pilar penting dalam pembangunan bangsa. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai adalah hak mereka yang harus dijaga,” papar Ninik, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam memastikan kebijakan kesehatan yang ramah terhadap kebutuhan perempuan, terutama yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui, serta anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus untuk tumbuh kembangnya," ujar Ninik.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu mengungkap masih terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan.
Perbedaan akses antara Jawa dan luar Jawa masih menjadi masalah besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah.
"Kesehatan adalah hak setiap individu, tanpa pandang status ekonomi dan geografi. Kita harus pastikan bahwa layanan kesehatan tidak hanya tersedia di pusat-pusat kota, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari akses medis," tegas Ninik.
Sebagai legislator yang juga aktif dalam perjuangan untuk inklusi disabilitas, Ninik juga menyoroti pentingnya akses kesehatan yang inklusif bagi perempuan dan anak yang menyandang disabilitas.
Menurutnya, stigma dan diskriminasi yang masih ada dalam sistem kesehatan dan ketenagakerjaan harus segera dihapuskan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
"Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dengan disabilitas sering kali terabaikan dalam akses kesehatan. Ini adalah masalah serius yang harus diatasi dengan kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah harus membuat langkah-langkah nyata untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya," tambah Ninik.
Sebagai anggota DPR yang juga aktif di berbagai organisasi perempuan, Ninik mengingatkan bahwa perhatian terhadap hak kesehatan perempuan dan anak bukan hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk mendorong kesadaran dan edukasi tentang pentingnya akses kesehatan yang setara dan tanpa diskriminasi.
"Memperingati Hari Ibu adalah momen yang tepat untuk kembali menegaskan komitmen kita dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak, terutama dalam bidang kesehatan. Tanpa kesehatan yang baik, perempuan dan anak tidak dapat mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, jaminan kesehatan yang adil dan merata adalah kewajiban kita semua," tandas Ninik.
Pada peringatan Hari Ibu, Ninik berharap pemerintah dapat semakin fokus pada upaya pemenuhan hak kesehatan bagi perempuan dan anak, serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat akses yang setara. (H-3)
Jika langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini, jumlah kasus kanker diprediksi akan meningkat hingga 70% pada 2050.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
INDONESIA turut ambil bagian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Muslim Youth Summit (ASEAMYS) 2026 yang digelar di Brisbane Technology Park, Australia, pada 6-7 Februari 2026.
Makan pada saat sahur adalah kunci energi selama puasa.
Beberapa penelitian dan pendapat medis menyebutkan bahwa puasa dapat mengurangi kejadian atau keparahan gangguan asam lambung seperti maag dan GERD.
PADA Senin, 2 Februari 2026, dibentuk Forum Organisasi Profesi Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (FOPKKI) sebagai forum koordinasi dan komunikasi nasional.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved