Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar acara penghargaan bagi lembaga dan unit penyedia layanan yang telah memenuhi standar Lembaga Pelindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA).
Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA Nahar menyampaikan, penguatan lembaga pelindungan anak merupakan langkah strategis dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak di seluruh Indonesia.
“Standar LPKRA dirancang untuk memastikan bahwa lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat memberikan layanan yang ramah dan berkualitas. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang ada di Indonesia," kata Nahar di Jakarta, Senin (25/11).
Nahar melanjutkan bahwa pengukuran pemenuhan standar LPKRA bertujuan untuk memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang ramah anak. “Proses pengukuran ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengusulan lembaga, bimbingan teknis, hingga audit lapangan,” jelasnya.
“Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa setiap lembaga yang terlibat mampu memenuhi standar yang ditetapkan," imbuh dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari 51 lembaga yang mengajukan di tahun 2024, sebanyak 47 lembaga berhasil memenuhi standar dan menerima penghargaan. “Kami memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga yang menunjukkan komitmen dan kerja keras dalam memenuhi standar LPKRA. Hari ini, 7 lembaga akan menerima penghargaan dengan nilai maksimum, sebagai bentuk penghargaan atas upaya mereka dalam menyediakan layanan yang benar-benar ramah anak," jelas dia.
Adapun, ada sebanyak 7 lembaga unit penyedia lembaga yang telah memenuhi standar maksimum, 7 unit lembaga memenuhi standar kategori utama, 9 lembaga memenuhi standar dengan nilai nindia, 15 lembaga layanan memenuhi standar kategori madya, dan 2 lembaga penyedia layanan memenuhi standar pratama. Sementar 7 lembaga lainnya memenuhi standar menuju standar LPKRA.
“Kami ingin semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Penghargaan ini adalah pengakuan atas usaha mereka yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus," pungkas dia. (H-2)
Penguatan SIMFONI PPA adalah upaya untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan jurang besar antara kasus yang dilaporkan dengan kasus yang sesungguhnya terjadi.
Kemen PPPA mendesak penguatan sistem pencegahan dan pemblokiran aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada judi online.
Dalam sistem perlindungan anak terdapat hubungan yang erat antara pemegang hak dan pengemban tugas (right holder dan duty bearer).
Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi ditentukan terutama oleh aset fisik, melainkan oleh kekuatan aset tak berwujud, khususnya merek.
PHE ONWJ dianugerahi penghargaan dalam kategori Mengembangkan Keanekaragaman Hayati melalui program OTAK JAWARA.
Sebanyak 32 kategori penghargaan telah disiapkan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para nomine yang telah mewarnai dunia hiburan sepanjang tahun lalu.
Selain kapasitasnya sebagai pendakwah nasional, kreativitas Ustaz Abdul Somad dalam mengemas pesan agama menjadi poin utama penilaian.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dari yang ditargetkan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp2,2 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved