Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Koalisi Sipil untuk UU PPRT Akan Gelar Aksi di Depan DPR, Desak Pengesahan Bulan Ini

Despian Nurhidayat
10/9/2024 10:30
Koalisi Sipil untuk UU PPRT Akan Gelar Aksi di Depan DPR, Desak Pengesahan Bulan Ini
Poster bertuliskan DITUNGGU Pimpinan DPR-RI untuk membahas dan Mengesahkan RUU PPRT sebagai UU di depan Gedung DPR , Rabu (23/8/2023)(MI/IRFAN)

ANGGOTA Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bertekad bulat berkampanye bubat agar DPR mengesahkan RUU PPRT pada September 2024 ini.

“Ekskalasi aksi di depan Gerbang DPR dan kampanye sosial media akan ditingkatkan menjadi aksi harian hingga hari pengesahan. Aksi juga akan diadakan oleh jaringan koalisi sipil di 20 kota pada 17 September 2024,” ungkapnya, Selasa (10/9).

Aksi di depan Gerbang DPR akan dimulai pada hari ini pukul 10-11 WIB oleh para PRT dari SPRT Sapu Lidhi dan beberapa aktivis dari Institut Sarinah, Konde co, dan Jala PRT. Tuntutan ditujukan kepada lima pimpinan DPR yang masih menghambat penuntasan proses legislasi RUU PPRT.

Baca juga : 20 September, Perjuangan Terakhir Legislasi RUU PPRT di Periode 2019-2024

Koalisi menyesali ada anomali sikap pimpinan DPR. Selain telah menahan 1,5 tahun lebih Surpres dan DIM RUU PPRT dari Pemerintah, para pimpinan kemudian mementahkan draft RUU usulan DPR dengan melemparkan ke Badan Kajian DPR meskipun sudah ada Surpres dan DIM dari Pemerintah.

"Para PRT prihatin, draf RUU PPRT yang sangat minim perlindungan ini masih saja dikulik dan tidak segera disahkan. Para pimpinan DPR bukannya mematuhi tata tertib proses legislasi tapi malah bermain poco-poco dengan nasib 10 juta PRT dalam dan luar negeri, yang amat membutuhkan perlindungan hukum" kata Eva Sundari.

Para PRT menuntut agar pimpinan DPR mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan karena semua hasil analisis baik Ekonomi, Politik, Sosial, maupun Hukum menunjukkan dampak positif dari pengesahan RUU PPRT bagi bangsa dan negara.

"Kami tidak mengerti pertimbangan apalagi yang menyebabkan pimpinan DPR tidak melankutkan proses legislasi sesuai Tatib DPR. Kami berharap pimpinan DPR lebih berbalas kasih dan memberi keadilan kepada kami dengan segera mengesahkan RUU PPRT sebelum DPR periode ini berakhir," kata Ajeng Astuti dari SPRT Sapu Lidhi.

Aksi Koalisi pada hari Selasa itu mengusung spanduk bertuliskan "Kawal Hingga Legal, #sahkanRUUPPRTsekarang" yang merupakan harapan dan tuntutan para PRT. Aksi akan diulangi setiap hari secara terus menerus hingga 20 September 2024.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya