Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor pendidikan keluarga.
Sebab itu, Dede mengimbau para orang tua sekaligus segenap keluarga untuk mengasuh, mengedukasi, membimbing, dan memantau tumbuh kembang melalui aktivitas dan lingkaran pergaulan anak-anak.
Baginya, faktor keluarga berperan krusial agar anak-anak tidak terlibat dalam perilaku negatif, seperti melakukan perundungan (bullying).
"Oleh karena itu penting sekali peran orang tua dalam membina anak, jangan sampai si anak malah terjerumus aktivitas negatif yang berakibat melawan hukum. Orang tua harus menjadi teman bagi anak dan mengarahkan ke mana minat dan bakatnya," tutur Dede dalam keterangan pers, Jumat (6/10).
Baca juga: Dua Warga Menteng Dibacok Remaja di Belakang SMP 8 Menteng
Membidangi urusan pendidikan, politikus Fraksi Demokrat itu menganggap era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi berkontribusi terhadap maraknya aksi perundungan maupun kenakalan remaja. Menurutnya, banyak anak terpengaruh atas konten-konten negatif di media sosial dan permainan daring (online).
Baca juga: Lingkungan Keluarga yang Sehat Bisa Cegah Kenakalan Remaja
“Tayangan-tayangan ataupun game-game yang dimainkan sekarang oleh anak-anak itu, tidak ada filternya. Main tembak, main bunuh, main tabrak. Mereka kan polos, mereka adopsi saja itu dari gim," jelasnya.
:Ini pemicu terkikisnya moral anak karena banyak konten negatif di media sosial, termasuk gim-gim. Anak-anak itu perekam yang baik, mereka gampang mencontoh apa yang dilihatnya. Jadi sebaiknya harus ada filter," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu. (RO/S-4)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyikapi positif langkah pemerintah provinsi Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk penanganan bencana pascabanjir
Dede Yusuf, menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan sejumlah dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah,
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Interaksi lintas budaya serta kesempatan membangun global networking diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam memulai karier profesional.
Di tengah derasnya arus teknologi, perhatian pada tulisan tangan terasa seperti langkah mundu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved