Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan Aris Adi Leksono mengatakan polemik serta kekacauan yang terjadi selama masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini menjadi tanda betapa hak anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu belum terpenuhi.
Adanya disparitas dan kesenjangan pendidikan antara daerah dan kota menyiratkan tidak semua anak dapat menikmati akses pendidikan yang berkualitas.
“Terbukti kemarin waktu PPDB sebagian orangtua masih punya pandangan sekolah A ini lebih bagus daripada B dan C sehingga mereka berbondong-bondong atau berupaya melakukan kecurangan dan melakukan pemalsuan administratif agar anaknya masuk ke sekolah tertentu yang menurut asumsi mereka lebih unggul atau bermutu dari sekolah lainnya,” kata Aris kepada Media Indonesia, Senin (24/7).
Baca juga: Disdik Jabar Pastikan 4.791 Siswa PPDB yang Dibatalkan, Sudah Diterima di Sekolah
Pemerintah, kata Aris, harus terus mengoreksi dan mengevaluasi diri dan melihat realitas yang ada di lapangan. Kekacauan yang terjadi kemarin merupakan sinyal kuat bahwa sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia masih harus terus dibenahi.
Baca juga: SMP Negeri di Depok masih Terima Siswa meski PPDB sudah Ditutup
Dalam momentum Hari Anak Nasional, Aris juga menyinggung amanat konstitusi yang telah menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Cita-cita untuk menyongsong bonus demografi, lanjut dia, tak mungkin bisa digapai apabila sistem pendidikan masih amburadul seperti hari ini. (Z-6)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
MENURUT Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak dasar anak yang perlu dijamin oleh negara dan masyarakat, salah satunya adalah hak untuk bermain dan berekreasi.
Kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
KPPPA menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pembinaan karakter anak perlu dikawal dan dipastikan ada perlindungan anak serta hak anak.
Dedi Mulyadi diminta mengkaji kebijakan terkait program mengirim para siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer sebelum diterapkan agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved