Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan Aris Adi Leksono mengatakan polemik serta kekacauan yang terjadi selama masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini menjadi tanda betapa hak anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu belum terpenuhi.
Adanya disparitas dan kesenjangan pendidikan antara daerah dan kota menyiratkan tidak semua anak dapat menikmati akses pendidikan yang berkualitas.
“Terbukti kemarin waktu PPDB sebagian orangtua masih punya pandangan sekolah A ini lebih bagus daripada B dan C sehingga mereka berbondong-bondong atau berupaya melakukan kecurangan dan melakukan pemalsuan administratif agar anaknya masuk ke sekolah tertentu yang menurut asumsi mereka lebih unggul atau bermutu dari sekolah lainnya,” kata Aris kepada Media Indonesia, Senin (24/7).
Baca juga: Disdik Jabar Pastikan 4.791 Siswa PPDB yang Dibatalkan, Sudah Diterima di Sekolah
Pemerintah, kata Aris, harus terus mengoreksi dan mengevaluasi diri dan melihat realitas yang ada di lapangan. Kekacauan yang terjadi kemarin merupakan sinyal kuat bahwa sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia masih harus terus dibenahi.
Baca juga: SMP Negeri di Depok masih Terima Siswa meski PPDB sudah Ditutup
Dalam momentum Hari Anak Nasional, Aris juga menyinggung amanat konstitusi yang telah menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Cita-cita untuk menyongsong bonus demografi, lanjut dia, tak mungkin bisa digapai apabila sistem pendidikan masih amburadul seperti hari ini. (Z-6)
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Kecukupan gizi membantu anak berkonsentrasi, memahami pelajaran, dan menyerap informasi secara efektif.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, rentetan kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar hitungan statistik.
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
MENURUT Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak dasar anak yang perlu dijamin oleh negara dan masyarakat, salah satunya adalah hak untuk bermain dan berekreasi.
Kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved