Disdik Jabar Pastikan 4.791 Siswa PPDB yang Dibatalkan, Sudah Diterima di Sekolah

DINAS Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, telah diterima di berbagai sekolah. Mulai dari sekolah swasta, pesantren di daerahnya masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menjelaskan, ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya itu dilakukan karena berbagai sebab.

Namun mayoritas ketidaksamaan data. Sebagai contoh dokumen KK tidak sesuai, titik koordinat juga, karena nilai rapot dan dokumentasi program penanganan kemiskinan hingga prestasi tidak sesuai.

Baca juga : Ombudsman Minta Kepala Daerah Tindak Tegas Pelaku Kecurangan saat PPDB

"Namun, kini para siswa tersebut sudah diterima dan saya pastikan tidak ada dari 4.791 yang tidak sekolah. Kita juga telah membentuk tim evaluasi agar dalam pelaksanaan PPDB tahun depan, hal-hal seperti ini tidak terulang lagi," jelasnya.

Menurut Wahyu, 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya tersebut merupakan peserta yang tidak memenuhi persyaratan saat proses verifikasi dari pelaksanaan PPDB tahap I dan II.

Baca juga : Class Action PPDB, Sejumlah Orang Tua Berencana Gugat ke PTUN

Jadi bukan sudah masuk (diterima PPDB) terus dibatalkan, itu peserta yang tidak terverifikasi pada saat proses pendaftaran, jadi ke reject. Misalnya dia (calon siswa) daftar, ternyata dokumennya tidak sesuai, titik koordinat yang tidak sesuai, jika itu tidak sesuai itu akan dikembalikan lagi kepada siswa (berkasnya).

Dari data yang ada  4.791 siswa yang didiskualifikasi dari PPDB itu tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor berada diurutan teratas dengan jumlah 1.635 siswa,  Kabupaten Bekasi 589 siswa dan Kabupaten Bandung 410 siswa.

"Kami tidak menghakimi jika tiga daerah tersebut banyak yang memalsukan data. Sebab, angka 4.791 itu, adalah akumulasi
dari data siswa yang tidak sesuai sehingga dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB," cetus Wahyu.

Buka data siswa curang

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar Asep B Kurnia meminta, agar data 4.791 siswa yang curang tersebut transparan dan dibuka ke publik.

"Saya mau lihat yang 4.791 itu dimana, harusnya transparan terjadi dimana dan konsekuensinya seperti apa. Saya melihat masih aman-aman aja yang sekolah. Ini harus dikawal juga saya harap ada transparansi, misal sekolah A berapa yang didiskualifikasi," tegasnya.

Asep menuturkan, jika pembatalan keikutsertaan tersebut dilakukan tanpa solusi, maka menurutnya ada kesalahan tindakan dari Pemprov Jabar. Sebab, kata dia, sanksi tanpa solusi merupakan hal yang keliru.

Karena itu, Asep mendesak agar Disdik Jabar untuk bisa membuka rincian data 4.791 siswa yang kedapatan curang itu. Dia meminta data mengenai asal sekolah hingga wilayah mana bisa dipaparkan secara transparan.

"Harus ada transparansi, jangan hanya jumlahnya saja, ini dimana saja kan, terus apa yang sudah dilakukan, didiskualifikasi itu bentuknya apa. Data dari Disdik itu belum jelas, berapa dari sekolah mana, dari wilayah mana dan saya rasa semua kabupaten kota di Jabar hampir semua melakukan hal demikian," serunya. (Z-4)