Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terkait dengan hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyatakan, pembentukan satgas bukanlah solusi dari masalah kecurangan di dunia pendidikan.
"Tahun lalu juga dibentuk satgas, dampaknya apa? Ga ada dampak apa-apa, tahun ini kecurangan tambah marak," kata Ubaid saat dihubungi, Selasa (2/7).
Menurut pengamatannya, di satgas tahun lalu yang ditindak tegas hanya peserta didik, mereka langsung dicoret dan didiskualifikasi. Sementara oknum sekolah, oknum dinas, oknum pejabat lainnya masih gentayangan sampe sekarang.
Baca juga : Kisruh Kecurangan dalam PPDB, Menko PMK Minta Pemda Evaluasi Pemerataan Pendidikan
"Lagi-lagi sanksi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas," imbuh dia.
Ia menegaskan, meskipun ada satgas, tak kan bisa menghalau kecurangan. Karena oknum yg melakukan kecurangan itu tidak hanya dari luar, tapi juga terindikasi kuat ada di dalam sistem dan juga dalam ekosistem pendidikan.
"Sistem PPDB kita masih belum berkeadilan, tapi malah melukai dan mendiskriminasi peserta didik. Jadi banyak yg merasa, dengan sistem yg sekarang, haknya untuk mendapatkan pendidikan bukan dipenuhi pemerintah tapi mereka diamputasi atas nama jonasi, prestasi, afirmasi, dan akal-akalan jalur lainnya," pungkas dia. (Ata/Z-7)
Dalam SPMB tahun ini, sekolah swasta juga akan dilibatkan. SPMB sekolah swasta dianggap sebagai satu langkah positif untuk menekan kecurangan PPDB yang setiap tahunnya terjadi.
MARAKNYA aksi kecurangan yang terungkap pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan sistem yang dijalankan.
PULUHAN Piagam palsu mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Kabar itu dibenarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan ‘Siswa Titipan Masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Siluman’
Terbatasnya jumlah kursi dinilai membuka peluang berbagai pihak untuk menghalalkan segala cara.
Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu.
TUHAN telah mewajibkan puasa bagi semua umat manusia yang beriman kepada-Nya (QS Al-Baqarah: 183), termasuk umat-umat beragama sebelum agama Islam.
BESOK, 13 Februari 2025, Muhadjir Effendy akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
DULU profesor itu, ya, profesor. Sama artinya dengan guru besar.
27 hari libur nasional dan cuti bersama 2025 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved