Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selian itu juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca juga: Kesejahteraan Anak Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju
Ia mengatakan, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya direktorat tersebut. Hal ini karena ini menjadi satu kepentingan mendesak karena pelanggaran hak anak, dan perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
Baca juga: Polisi: Korban Penjualan Ginjal ke Kamboja Tak Alami Penyiksaan
"Ini tentu kami mengapresiasi dengan Kapolri yang hari ini sudah mulai, bukan wacana lagi menurut saya, sudah mulai masuk pada implementasi gitu, bahkan sudah melibatkan Menpan RB dalam merancang bagaimana postur ke depannya di Direktorat ini tentu saja menjadi harapan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Maryati lewat keterangan yang diterima, Minggu (23/7)
Selain itu, sambungnya, KPAI penggabungan direktorat PPA bersama TPPO agar penanganannya efektif dan efesien. Menurutnya, keberadaan Direktorat akan menjawab problematika penegakan hukum berupa penguatan di level struktural sampai pada Mabes Polri.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mukhtahir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," imbuhnya.
Baca juga: Kapolri Pastikan Oknum Polri yang Terlibat TPPO Bakal Diproses Hukum
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh polisi wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
"Sehingga kalau saya semangatnya kan harus berbasis gender gitu bukan soal politisasi atau karena saya perempuan. Tapi di satu sisi ini kepentingan sistem kita dalam bernegara," pungkasnya. (H-3)
Kasus pengeroyokan terhadap Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, oleh sejumlah siswa yang berujung laporan ke Polda Jambi mendapat perhatian dari KPAI.
Program ini dinilai strategis, namun membutuhkan penguatan tata kelola dan keamanan pangan.
KPAI juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur panjang.
Reformasi Polri harus menempatkan perspektif hak anak sebagai prinsip utama, khususnya dalam implementasi UU sistem peradilan anak dan UU TPKS,
Dari usia dini anak diajarkan tentang haknya yaitu sesuatu yang benar, apa miliknya, kepunyaannya, kewenangannya.
kasus bullying di SMPN 19 Tangsel yang memakan korban hingga meninggal, Anggota KPAI Aris Adi Leksono mendorong kerja sama kepolisian dan sekolah agar dapat diusut tuntas
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved