Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jala PRT Lita Anggraini mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada minggu ini.
"Memang kita belum memastikan apakah sudah masuk DPR hari ini, tapi pemerintah memastikan kepada kami bahwa minggu ini DIM akan diserahkan kepada DPR," ungkapnya kepada Media Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).
Lebih lanjut, Lita menambahkan bahwa jika nanti DIM sudah diserahkan kepada DPR, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera membentuk Panja RUU PPRT dan melakukan pembahasan secara transparan.
Baca juga : Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Bersama DPR
Hal ini bertujuan agar seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawal proses pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Jadi minggu depan kemungkinan jika DIM sudah resmi masuk DPR, kita akan desak DPR untuk segera melakukan pembahasan dan membentuk Panja RUU PPRT. Kita juga akan mendesak rapat untuk dilakukan secara transparan," kata Lita.
Baca juga : Menteri PPPA Sambut Baik Komitmen Pemerintah untuk Percepat Pembentukan RUU PPRT
Lita juga membahas mengenai jumlah DIM yang mencapai 367 yang terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan. Menurutnya meskipun jumlahnya cukup banyak, hal yang dibahas tidak jauh berbeda dengan RUU PPRT yang menjadi inisiatif DPR.
"Memang DIM ada 367. Tapi itu masuk klasifikasi dan reposisi. Secara garis besar enggak berubah banyak dengan yang dibuat DPR," tegasnya.
Dia berharap, dalam periode Mei-Juni ke depan pembahasan RUU PPRT dapat berangsur lancar sehingga pada 16 Juni 2023 dapat disahkan bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
"Kita harap selesai Mei-Juni pembahasannya dan disahkan pada 16 Juni bertepatan dengan hari besar PRT," tandas Lita. (Z-8)
Baleg DPR RI himpun usulan RUU PPRT: dari upah layak, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan kekerasan. Simak poin penting jaminan bagi PRT di sini.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Menteri PPPA) Anak Arifah Fauzi mengatakan, momen Hari Perempuan Internasional harus jadi pengingat perjuangan pengesahan RUU PPRT.
Rieke Diah Pitaloka desak DPR segera sahkan RUU PPRT. Soroti kontribusi devisa Rp 253 triliun dan perlunya pengakuan PRT sebagai pekerja sesuai standar ILO 189
RUU PPRT 2026 memasuki tahap final. Simak poin penting mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PRT dan pemberi kerja di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved