Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jala PRT Lita Anggraini mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada minggu ini.
"Memang kita belum memastikan apakah sudah masuk DPR hari ini, tapi pemerintah memastikan kepada kami bahwa minggu ini DIM akan diserahkan kepada DPR," ungkapnya kepada Media Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).
Lebih lanjut, Lita menambahkan bahwa jika nanti DIM sudah diserahkan kepada DPR, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera membentuk Panja RUU PPRT dan melakukan pembahasan secara transparan.
Baca juga : Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Bersama DPR
Hal ini bertujuan agar seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawal proses pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Jadi minggu depan kemungkinan jika DIM sudah resmi masuk DPR, kita akan desak DPR untuk segera melakukan pembahasan dan membentuk Panja RUU PPRT. Kita juga akan mendesak rapat untuk dilakukan secara transparan," kata Lita.
Baca juga : Menteri PPPA Sambut Baik Komitmen Pemerintah untuk Percepat Pembentukan RUU PPRT
Lita juga membahas mengenai jumlah DIM yang mencapai 367 yang terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan. Menurutnya meskipun jumlahnya cukup banyak, hal yang dibahas tidak jauh berbeda dengan RUU PPRT yang menjadi inisiatif DPR.
"Memang DIM ada 367. Tapi itu masuk klasifikasi dan reposisi. Secara garis besar enggak berubah banyak dengan yang dibuat DPR," tegasnya.
Dia berharap, dalam periode Mei-Juni ke depan pembahasan RUU PPRT dapat berangsur lancar sehingga pada 16 Juni 2023 dapat disahkan bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
"Kita harap selesai Mei-Juni pembahasannya dan disahkan pada 16 Juni bertepatan dengan hari besar PRT," tandas Lita. (Z-8)
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
RUU PPRT harus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved