Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah telah menyelesaikan substansi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sehingga dapat segera dibahas bersama DPR.
Penandatanganan DIM Pemerintah RUU PPRT dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara pada Senin (15/5).
RUU PPRT, terang Moeldoko, memuat substansi baru sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan kepada PRT. Itu antara lain terkait hak PRT atas istirahat, upah, jaminan sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta makanan dan akomodasi yang layak.
Baca juga:
> Menteri PPPA Sambut Baik Komitmen Pemerintah untuk Percepat Pembentukan RUU PPRT
> KSP Tekankan Pentingnya Percepatan UU PPRT
"RUU ini juga membuat sisi perlindungan kepada pemberi kerja, " ungkap Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5).
Di lain pihak, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan pemerintah berkomitmen menuntaskan keseluruhan tanggung jawab substantif dan formal dari RUU itu sesegera mungkin.
"Penyelesaian DIM oleh pemerintah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pembentukan UU PPRT," ujar Jaleswari atau biasa disapa Dani.
> Menaker: RUU PPRT Terdiri dari 367 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Ia menambahkan bahwa penyelesaian isu dalam DIM pemerintah mengedepankan pelindungan pekerja rumah tangga dibandingkan ego sektoral. Menurutnya konsensus yang dapat dicapai pada beberapa isu DIM, memberikan gambaran bahwa kementerian/lembaga terkait mampu mengesampingkan ego sektoral, untuk kepentingan yang lebih besar.
"Yakni pengakuan dan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan pemberi kerja serta lembaga penyalur, " tutup Jaleswari. (Z-6)
Anggota Komisi IV DPR ini berterima kasih kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, yang berhasil menangkap pelaku
Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mendorong DPR untuk mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sebab kehadiran negara dibutuhkan untuk pengakuan PRT.
Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), khususnya PRT perempuan menjadi perhatian karena PRT telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi keluarga dan perekonomian nasional.
Karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak untuk disahkan agar pekerja rumah tangga (PRT) bisa diakui dan mendapat perlindungan hukum
Serbet tersebut merupakan perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Akibat belum adanya pengakuan dan perlindungan terhadap PRT, pada situasi pandemi saat ini banyak PRT kehilangan pekerjaan yang potensial meningkatkan kemiskinan berwajah perempuan
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved