DPR Perlu "Digeruduk" Agar RUU PPRT Segera Dibahas dalam Sidang Paripurna

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat geram dengan DPR RI yang tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah 20 tahun berlalu. Bahkan, dia sepakat dengan "penggerudukan" DPR agar segera membuat keputusan.

"Barang kali ada betulnya juga (perlu geruduk DPR). Marilah dari sekarang sampai sebelum sidang paripurna terakhir masa jabatan itu harus "digeruduk", mengingatkan para pimpinan DPR untuk mengambil keputusan," kata Lestari pada dialog Forum Diskusi Denpasar 12, yang ditayangkan dalam Crosscheck Medcom.id, Minggu (18/8).

Perempuan yang akrab disapa Rerie ini menekankan RUU PPRT merupakan tanggung jawab DPR. Oleh karena itu, pimpinan DPR harus segera membuat keputusan. 

Baca juga : Resmi Jadi Inisiatif DPR, Pembahasan RUU PPRT Harus Dipersiapkan dengan Matang

Rerie mengaku tidak tahu alasan pimpinan DPR belum membuat keputusan terhadap RUU PPRT ini. Namun, dia sempat menanyakan kepada Wakil Ketua DPR fraksi NasDem Rachmat Gobel.

Rahmat, kata Rerie, menyampaikan bahwa alasannya karena kalah suara. Banyak fraksi yang belum menyetujui pengesahan RUU PPRT dibanding setuju. 

Untuk diketahui, yang menyetujui RUU PPRT menjadi undang-undang baru NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga : Pimpinan DPR RI Diminta segera Wujudkan Perlindungan Menyeluruh bagi PRT 

Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi DPP Partai NasDem ini meminta DPR segera membawa RUU PPRT tersebut ke sidang paripurna. 

Dengan begitu nasib RUU PPRT itu bisa diputuskan dalam rapat pimpinan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI pada akhir September 2024.

"Tinggal 1,5 bulan yang sidang (paripurna), karena pada 1 Oktober anggota DPR RI baru akan dilantik, bagaimana sisa dari hari ini sampai dengan akhir September nanti kita bisa melakukan kerja-kerja politik dengan dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa RUU ini segera dapat dibawa ke paripurna," pungkasnya. (Z-1)