Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memutuskan untuk membatalkan pengukuhan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2023-2028 terpilih atas nama Sajidan.
Menanggapi polemik yang terjadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemendikbudristek menindaklanjuti, salah satunya dengan menjelaskan kepada publik secara gamblang alasan di balik keputusan tersebut.
“Saya kira harus dijelaskan kepada publik hal-hal yang umum yang bisa dijelaskan kepada publik. Kan, nggak semuanya harus dirahasiakan. Saya kira di era seperti sekarang, nggak bisa kita menutup-nutupi. Kan, (polemik ini) bisa (membuat) tidak kondusif semua di perguruan tinggi,” tutur Fikri melalui pesan suara yang disampaikan Kamis (14/4).
Baca juga: Nadiem Batalkan Hasil Pemilihan Rektor UNS Periode 2023–2028
Pasalnya, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu tidak ingin polemik pembatalan Rektor UNS secara mendadak itu menjadi ‘bola liar’ yang dibiarkan karena tanpa ada tindak lanjut yang pasti. Di sisi lain, ia menegaskan jika memang ada kejanggalan dalam proses pemilihan Rektor UNS, seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Sudah Tanda Tangan Dibatalkan
“Andaikan ada indikasi ketidakberesan, kan itu ada tools, ada alat evaluasi, verifikasi, sehingga nggak ada approvaldulu. Ya, jangan tanda tangan kalau memang tidak (beres). Kan begitu. Ini sudah tanda tangan kemudian dibatalkan karena ada laporan, kemudian ada investigasi, kemudian sebagainya. Ini problematika,” terangnya.
Tahun 2023, beberapa perguruan tinggi Indonesia turut akan menggelar pemilihan rektor. Oleh karena itu, Fikri meminta agar Kemendikbudristek dan setiap elemen perguruan tinggi terkait untuk berupaya memastikan agar proses pemilihan rektor berjalan sesuai dengan peraturan berlaku.
Baca juga: Kisruh Pemilihan Rektor, Kemendikbud-Ristek tidak Bisa Sampaikan Poin yang Dilanggar UNS
“Ini hal-hal strategis dan umum (yang) harus disampaikan kepada publik. Kalo nggak, (akan muncul) spekulasi-spekulasi tersebut (yang) tidak bisa dibendung. Jangan (biarkan) ini jadi ‘bola liar’. Kita kan punya banyak perguruan tinggi,” tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.
Sebagai informasi, melalui Permendikbudristek Nomor 24/Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS tanggal 31 Maret 2023,
Kemendikbudristek menyatakan pembatalan Sajidan sebagai Rektor UNS terpilih periode 2023-2028. Dalam kebijakan tersebut juga dicantumkan pembekuan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS.
Kebijakan ini lahir lantaran Peraturan Majelis Wali Amanat UNS Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor UNS Masa Bakti 2023-2028 yang mencantumkan penetapan rektor baru tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Rektor Terpilih UNS Sajidan diduga melakukan kecurangan demi memenangkan kontestasi tersebut.
Tuduhan Kecurangan
Tuduhan kecurangan itu terkuak melalui munculnya sejumlah postingan di akun media sosial pada November 2022. Usai Permendikbudristek tersebut ditetapkan, Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mengambil alih wewenang MWA untuk mengambil alih tugas yaitu melakukan pemilihan rektor baru UNS ini
Baca juga: Pemerintah Harus Evaluasi MWA untuk Mode Pemilihan Rektor
Di sisi lain, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 19 Tahun 2017 dan Nomor 21 Tahun 2018 mengatur tentang tahap ketiga yakni pemilihan calon rektor.
Pemilihan ini dilakukan dalam rapat senat tertutup yang dihadiri oleh anggota senat dan menteri. Dalam pemilihan, menteri memiliki hak suara sebesar 35 persen sementara senat memiliki hak suara sebesar 65 persen.
Jika dua calon memiliki suara tertinggi dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan rektor putaran kedua. Jika jumlah suara pada putaran kedua masih sama, maka menteri yang akan memutuskan calon rektor terpilih. Pada tahap terakhir, barulah calon rektor terpilih ditetapkan dan dilantik oleh menteri. (RO/S-40
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
kejagung memastikan akan memanggil lagi eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Anang berjanji akan terbuka memberikan informasi jika Nadiem dipanggil lagi. Namun, pemeriksaan, tergantung dari kebutuhan penyidik dalam menangani perkara.
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Grup WA tersebut diduga sudah dibuat sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai menteri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih melacak keberadaan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020-2024 Jurist Tan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved