Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menyoroti penetapan status kebencanaan yang masih bergantung pada pemerintah daerah yakni gubernur, bupati atau walikota tidak efektif.
Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggara Penanggulangan Bencana menyebutkan penentuan status keadaan darurat kebencanaan ditetapkan oleh presiden, dan di tingkat daerah oleh gubernur, bupati, atau walikota.
"Saya usulkan penetapan ini bukan diberikan bukan pada berwenang tapi ada protokol kebencanaan yang dibuat BNPB atau disepakati bersama. Jika sudah memenuhi protokol itu maka sudah ditetapkan bencana," kata Ibnu dalam Rapat Kerja dengan BNPB di Nusantara II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).
Baca juga : 835 Bencana Sudah Terjadi, Didominasi Karhutla dan Hidrometeorologi Basah
Ia mengkhawatirkan jangan sampai penetapan kebencanaan malah ada unsur politik. ia mencontohkan bisa saja satu daerah tidak memilih bupati terpilih maka tidak ditetapkan bencana.
"Saya usulkan penetapan status kebencanaan bukan dari pemerintah daerah tapi dari protokol kebencanaan itu sendiri," ujarnya.
Baca juga : Realisasi Anggaran BNPB 2023 Mencapai 63,17%
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai sosialisasi pencengahan kebencanaan yang dilakukan BNPB kepada masyarakat masih perlu diperluas kembali terutama untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar daerah yang rawan bencana seperti gunung berap aktif dan pesisir.
"Setidaknya tidak hanya dalam kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi saja tetapi satu hal sosialisasi kebencanaan di tingkat grassroot di masyarakat," kata Endang
Hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat dan agar masing-masing daerah untuk mengenali kebencaan lebih dipahami. Ia juga menyoroti bahwa semakin kesini generasi muda masih belum paham peringatan dini dari kebencanaan di wilayah masing-masing.
"Kebanyakan program (BNPB) adalah ketahanan jadi agar supaya seimbang saya pikir akan menjadi sangat penting untuk pencegahan bencana," pungkasnya. (Z-4)
Ke-65 titik itu tersebar di 28 desa/kelurahan yang ada di 11 kecamatan. 33 di antaranya adalah bencana banjir, 15 bencana longsor dan 17 titik bencana angin kencang.
BMKG mengimbau warga di sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Utara mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi hingga 12 Agustus 2025.
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam.
BNPB mengimbau BPBD agar memantau kondisi muka air sungai dan wilayah tebing curam di saat hujan intentitas tinggi atau berlangsung lebih dari 1 jam.
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
DARI semua kabupaten yang dilanda bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, yang terparah, lantaran dikepung angin puting beliung, longsor, dan banjir.
Terbentuknya pengetahuan lokal memiliki sejarah panjang yang saling berkaitan dengan tradisi agama dan budaya berasal dari lingkungan setempat.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Sejumlah kawasan di Pantura menaikan status mereka menjadi darurat kekeringan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan di 19 Kecamatan hingga 14 hari ke depan, pada 11-14 September 2023.
Api yang sudah padam timbul lagi akibat gas metan yang dihasilkan dari sampah di TPA Sarimukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved