Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa bencana di Indonesia sampai dengan 12 April 2023 sudah mencapai 835 kali bencana. Bencana ini didominasi oleh bencana karhutla dan hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsong, cuaca ekstrem.
"Untuk kebakaran hutan dan lahan walaupun belum masuk musim kemarau tapi sudah terjadi di 42 titik di Indonesia," ungkapnya dalam Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (12/4).
Lebih lanjut, terkait perkembangan covid-19, Suharyanto menegaskan bahwa meskipun saat ini situasi relatif terkendali, di mana per hari rata-rata kasus sekitar 500-600 terjangkit dan meninggal di bawah 10 orang karena vaksinnya belum maksimal, Satgas Covid-19 akan diperpanjang sampai semester I 2023.
Baca juga: Realisasi Anggaran BNPB 2023 Mencapai 63,17%
Sementara itu, untuk penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan dikatakan sampai saat ini juga masih berlanjut.
"Agar efektif dan efisien, maka sudah disetujui Satgas Covid dan PMK digabung menjadi satu dengan masa tugas sampai akhir Juni 2023," kata Suharyanto.
Baca juga: Terjangan Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah Di Madiun
Dia menambahkan, per 31 Maret 2023 Wisma Atlet sudah dikembalikan kepada Kementerian PUPR. Terkait aset BNPB yang ada di dalamnya baik itu alat kesehatan, tempat tidur, dan sebagainya sedang di data dan kemungkinan besar akan dihibahkan kepada kementerian, lembaga atau organisasi masyarakat.
"Hal ini karena BNPB tidak memiliki kemampuan untuk merawat alat-alat ini. Kemudian RS Khusus Covid Pulau Galang juga sudah dikembalikan kepada Kementerian Pertahanan," terusnya.
Menjelang Idulfitri 2023, Suharyanto menekankan bahwa aturan protokol kesehatan belum dicabut, yakni untuk perjalanan luar negeri wajib vaksin booster pertama dan untuk turis yang masuk ke Indonesia diwajibkan membuktikan bahwa mereka sudah divaksin.
Selain itu, BNPB juga dikatakan baru mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengganti kerugian petani yang gagal panen akibat banjir.
"Kami sudah hitung, seluruh Indonesia ada 22 provinsi yang terdampak, paling tidak ada 57.053 orang petani yang gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Biaya produksi per satu hektare berbeda beda tiap wilayah tapi kalau dilihat secara rata-rata mencapai Rp8 juta lebih. Bapak Presiden menyetujui penggantian ini untuk biaya produksi. Harapannya, dengan begitu petani kecil dapat melanjutkan musim tanam berikutnya," ujar Suharyanto.
"Jadi Rp8 juta per hektare akan kami bagi karena ada petani juga yang sawahnya kurang dari satu hektare. Jadi akan kami susun perencanaan persiapannya dan mudah-mudahan setelah hari raya bisa kami operasionalkan," tandasnya. (Des/Z-7)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
ADA dua artikel yang ditulis Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner dalam dua tahun berturut-turut: 1976 dan 1977.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Meskipun modifikasi cuaca merupakan ikhtiar mitigasi yang penting, teknik ini bukanlah solusi permanen.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Data BMKG selama 16 tahun terakhir (2010–2025) juga memperlihatkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang sejalan dengan kenaikan suhu dan perubahan iklim.
Survei pascabencana yang dilakukan Pusat Koordinasi Nasional Mapala se-Indonesia bersama pegiat lingkungan menemukan ratusan titik longsor di kawasan hulu sungai Tapanuli Selatan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved