Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memiliki target menurunkan prevalensi perokok anak dari 9,1% ke 8,7% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan, hal tersebut hanya menjadi target apabila beberapa aktivitas maupun kegiatan pemerintah berupa regulasi dan lainnya tidak memungkinkan mendukung penurunan.
"Tentu kami mendukung pemerintah membuat suatu regulasi-regulasi yang pro dalam pengendalian tembakau, sehingga dalam hal ini bisa menurunkan prevalensi perokok anak," ucapnya saat dihubungi,Jumat (10/3).
Baca juga : Kawasan Bebas Rokok Kurang Berdampak pada Prevalensi Merokok
Ia melanjutkan, saat ini sedang ada pembahasan proses revisi amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2019.
"Di Indonesia sendiri terkait dengan aturan rokok secara spesifik memang baru satu, itu adalah PP 109, hanya itu instrumen yang bisa mengendalikan," tegasnya.
Baca juga : Konsumsi Rokok di Sleman perlu Ditekan untuk Meningkatkan Gizi Anak
Iklan Rokok
Rio menyebut, iklan rokok menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak bisa membeli rokok dan juga mengetahui terkait dengan produk rokok.
"Iklan menjadi salah satu pintu masuk bagi anak merokok, karena kalau tidak ada iklan mana mungkin mereka akan tau kan untuk beli rokok ataupun harga rokok," jelasnya.
YLKI juga berupaya mendorong aturan mengenai iklan rokok. karena iklan rokok sekarang sudah menyentuh ke ranah digital.
"Digital itu sangat gampang diakses oleh anak-anak, itu yang kita dorong di dalam satu substansi muatan akan kita dorong dalam amandemen PP 109. Kita harapkan instrumen tentang iklan itu masuk," tandasnya.
Dengan diaturnya iklan rokok, diharapkan iklan rokok dibatasi sehingga akses untuk anak-anak melihat dan ingin membeli produk rokok makin kurang, selain itu YLKI juga mendorong ada pembatasan penjualan rokok di sekitar sekolah, sehingga aksesibilitas anak dalam membeli merokok bisa dipersulit. (Z-5)
Kebijakan fiskal melalui tarif cukai merupakan instrumen global yang efektif untuk membatasi akses masyarakat terhadap rokok.
KPAI meminta agar pemerintah daerah bisa menegakkan regulasi yang terang benderang soal komitmen menjauhkan anak dari industri rokok.
PERIZINAN rokok dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, melalui vape dan pods meningkatkan penjualan rokok bentuk lain dikalangan anak dan remaja.
Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan masyarakat saat ini adalah daya tarik produk tembakau, nikotin, dan turunannya seperti rokok dan vape, terutama bagi anak muda.
BERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan kasus perokok di kalangan remaja. Namun kasus perokok pada remaja terus meningkat.
Unggahan para pesohor mengenai rasa dan sensasi mengonsumsi rokok elektronik atau vape, akan dengan mudah ditonton dan bahkan ditiru oleh anak muda.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menekankan kenaikan iuran JKN harus memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat dan mendorong penghapusan denda.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
YLKI masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan somasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia menyusul kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.
(YLKI) akan mengirim surat kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan PBI
SEKJEN Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menilai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus diinformasikan juga ke peserta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved