Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan pemerintah berencana mencabut status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini.
Langkah tersebut dilakukan mengingat situasi pandemi covid-19 di Tanah Air sudah semakin landai. Kondisi kesehatan masyarakat kian membaik.
Itu terlihat dari data kasus harian yang hanya berada di kisaran 1.000 dalam sepekan terakhir. Angka tersebut menurun drastis dari masa puncak penyebaran varian delta yang mencapai 56 ribu kasus per hari, dan omikron yang bahkan menyentuh 64 ribu kasus per hari.
"Jadi mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan mencabut PPKM," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Nataru, PPKM Diperpanjang
Kepala Negara pun mengajak seluruh jajaran menteri dan masyarakat untuk berkilas balik pada masa puncak penyebaran pagebluk. Ia bersyukur, saat itu, pemerintah tidak mengikuti tren negara-negara lain yang melakukan lockdown.
"Waktu itu, saya ingat hampir 80% menteri menyarankan saya untuk lockdown. Masyarakat juga menyanpaikan hal yang sama," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Kalau keputusan itu betul-betul diambil, ia meyakini kondisi Indonesia sekarang, dari segi ekonomi, tidak akan sebaik ini.
"Perjalanan itu harus kita ingat betapa sulitnya," pungkas Jokowi.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved