Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Nataru, PPKM Diperpanjang

PEMERINTAH kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai 6 Desember hingga 9 Januari 2023. Hal itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Luar Jawa Bali. 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagfi Safrizal mengatakan perpanjangan PPKM untuk menahan laju kenaikan covid-19 terutama menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"PPKM Jawa Bali dan luar Jawa Bali akan tetap diperpanjang untuk menekan laju kenaikan covid-19," tuturnya, Selasa (6/12).

Baca juga: Jelang Nataru, Kemenko PMK: Tidak Perlu Ada PPKM

Disampaikannya, perpanjangan PPKM mengantisipasi kenaikan menjelang laju libur natal dan tahun baru. Diharapkan kegiatan masyarakat, baik di tempat ibadah maupun fasilitas umum lainnya, dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi pusat penyebaran virus covid-19.

Ia lebih jauh menjelaskan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia saat ini ditetapkan berada di Level 1 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

Dengan demikian, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara normal dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan screening menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Walaupun seluruh aktivitas dapat beroperasi 100%, kami tegaskan kepada setiap pengelola gedung ataupun panitia kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, seluruh masyarakat yang akan beraktivitas di pusat perbelanjaan, hingga pada saat nonton bareng perhelatan Piala Dunia 2022,” ungkap Safrizal.

Safrizal menyebut subvarian Omicron XBB menjadi salah satu faktor naiknya jumlah kasus aktif di Indonesia. 

Menurutnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan melonggar terutama pemakaian masker di tempat umum.

Ia juga mengingatkan cakupan vaksinasi dosis ketiga yang masih berada di bawah 30% di sejumlah daerah. (OL-1)