Senin 05 Desember 2022, 22:55 WIB

Jelang Nataru, Kemenko PMK: Tidak Perlu Ada PPKM

Dinda Shabrina | Humaniora
Jelang Nataru, Kemenko PMK: Tidak Perlu Ada PPKM

Istimewa
Ilustrasi

 

DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprato menyampaikan untuk sementara ini belum ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (nataru).

Dia mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan tergantung perkembangan epidemiologis.

“Sampai hari ini belum ditetapkan PPKM nya sendiri akan diberlakukan atau tidak. Karena ketentuan PPKM itu tergantung perkembangan kasus. Kalau kasusnya landai-landai saja dan masyarakat bisa melakukan prokes, tidak ada pemberlakuan PPKM,” kata Agus kepada Media Indonesia, Senin (5/12).

“PPKM itu sendiri kan sebenarnya belum dicabut, artinya kalau situasinya begini kan berarti tidak perlu PPKM dalam artian ada pembatasan kegiatan. Cuma masyarakat tolong hati-hati dan prokesnya disiplin,” imbuh dia.

Dia meminta kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan segera melengkapi vaksinasi. Agus juga mengingatkan agar pusat perbelanjaan, mal, serta restoran yang kini mulai longgar dan lalai menerapkan prokes untuk segera mematuhi prokes.

“Sekarang memang saya lihat orang sudah mulai sedikit abai terhadap kedisiplinan prokes ya. Itu yang perlu diingatkan kembali saya kira. Tempat-tempat yang mulai kendor itu kan di mall, di restoran, itu diingatkan kembali saja. Biar kita tetap sehat, produktif setelah tahun baru,” ujar Agus.

Sementara itu berdasarkan data dari Satgas Covid, situasi kasus Covid-19 di Indonesia per 4 Desember 2022, tercatat kasus aktif sebanyak 3.249 dan yang terkonfirmasi sebanyak 2.548.

Masyarakat yang telah melakukan vaksinasi booster sejauh ini baru mencapai 126.018 orang dan vaksinasi booster kedua sebanyak 34.943 orang.

Terkait aturan resmi yang akan diberlakukan saat liburan natal dan tahun baru nanti, Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut tidak ada aturan terbaru. “Aturan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) dan SE (Surat Edaran) Satgas masih cukup menggunakan yang sekarang berlaku,” tandasnya. (H-2)

Baca Juga

Ist

Menteri LHK dan Dubes RI UNESCO: Status 'in Danger TRHS' Segera Diakhiri

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 22:32 WIB
TRHS merupakan salah satu warisan alam dunia Indonesia yang terdiri dari TN Bukit Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat dan TN Gunung Leuser...
Antara

70,65% Lansia Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

👤MGN 🕔Rabu 01 Februari 2023, 22:16 WIB
Sebanyak 18.323.786 lansia telah menerima vaksin dosis pertama. Jumlah itu sama dengan 85,02 persen dari...
Dok. ICM

Sejumlah Apartemen Kelolaan Inner City Management Meriahkan Perayaan Imlek 2574

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 21:58 WIB
“Dengan latar belakang yang cukup beragam, momen-momen seperti ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan yang terjalin antar penghuni...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya