Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan prioritas pemerintah di bidang kesehatan bergeser dari penanganan pandemi menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif.
"Fokusnya adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif. Itu adalah salah satu prioritas kita, menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (2/12).
Prioritas kedua, melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya sama yakni untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi seperti jantung, strok, dan kanker.
Baca juga: Waspadai Gejala Kesulitan Berkemih Pada Perempuan
"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, dan TNI supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka," ujarnya.
Fokus ketiga adalah membangun industri kesehatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Fokus yang keempat, pemerintah akan mengembangkan kecukupan sumber daya manusia kesehatan.
Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama untuk memastikan kecukupan dokter-dokter spesialis.
"Itu akan mendapatkan alokasi anggaran, baik langsung lewat kementerian, maupun Menkeu lewat LPDP juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan ini," katanya.
Fokus kelima, lanjut Menteri Kesehatan, adalah memperbaiki sistem pebiayaan kesehatan. Menurutnya, setelah dua tahun dilanda covid-19 dan kini mulai pulih, masyarakat mulai memeriksakan penyakit lainnya.
"Itu sekarang yang sedang kita tata untuk memastikan pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable," ungkapnya.
"Kemudian yang terakhir, kita juga sudah mulai untuk melakukan prioritas ke program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, semua teknologi kesehatan baru kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," pungkasnya. (H-3)
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
PENETAPAN tersangka dan penahanan Nadiem Anwar Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 4 September 2025 menguji kedewasaan kita membaca perkara korupsi pada sektor pendidikan.
Budi menjelaskan KPK masih menangani dugaan korupsi pengadaan Google Cloud karena kasus tersebut berbeda dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved