PERATURAN Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) diharapkan mampu meredam kasus merendahkan martabat manusia di dunia pendidikan. Soalnya, banyak temuan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi.
"Kita tidak boleh menutup mata bahwa pelecehan seksual itu nyata terjadi di sejumlah kampus," ujar Koordinator Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Zakiah Darajat pada webinar bertajuk Pro-kontra Permen PPKS, Sabtu (13/11). Pada kesempatan itu hadir pula Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus, Ketua Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, Wakil Sekretaris Majelis Diklitbang Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Adam Jerusalem, Ketua Aliansi Cinta Keluarga Rita Subagio, serta Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah.
Pihaknya kerap diminta menjadi pendamping korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tidak banyak korban aksi tidak terpuji tersebut berani melaporkan ke pihak berwajib.
"Kami menyediakan layanan pengaduan pelecehan dan kekerasan seksual. Soal datanya, tidak merata karena masih ada kampus yang lebih mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual," jelasnya.
Baca juga: Komnas HAM: Kekerasan Seksual di Kampus sudah Lama
Paling banyak pihak yang dilaporkan, kata dia, oleh korban kekerasan seksual ialah berstatus dosen atau tenaga pengajar. "Sebagian besar kasusnya dosen melakukan tindak kekerasan seksual ke mahasiswa. Meskipun demikian juga terdapat kasus antarmahasiswa tetapi jumlahnya lebih sedikit," pungkasnya. (OL-14)
