Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA ikut meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada 22 April 2016. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergera aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.
Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar bagi penyusunan dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) November 2016. First NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.
NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional. Proporsi emisi masing-masing sektor yaitu kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%).
Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap.
Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, telah direncanakan NDC upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi.
Untuk mewujudkannya terutama di sektor energi, maka penggunaan energi fosil terus dikurangi dan mulai menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema Strategi Penggunaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan dalam Kerangka Mencapai Target Net Zero Emission, yang digelar oleh Himpunan Perekayasa Indonesia (HIMPERINDO), Rabu (3/1).
"Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon ini sejalan dengan hasil Paris Agreement pada 2015. Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat penting berperan menggantikan energi fosil untuk menurunkan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim," lanjut Kepala BRIN.
Untuk mewujudkan target tersebut, teknologi kunci salah satunya adalah pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. "Jadi teknologi kuncinya ada dua, yaitu kendaraan listrik dan baterai," lanjut Laksana.
Indonesia memiliki pasokan bahan baku kendaraan listrik maupun baterai. Kedua hal ini menjadi fokus BRIN saat ini sebagai upaya mendukung target penurunan emisi karbon. Dengan memproduksi sendiri baterai maupun kendaraan listrik bisa lebih efisien dan berdaya saing.
Selain kendaraan listrik, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, maupun mikro hidro juga dikembangkan.
Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pengarah BRIN ikut memberikan arahan bahwa semua hasil riset harus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyareakat Indonesia. Terlebih lagi riset di bidang energi listrik yang ramah lingkungan.
Tri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki beragam energi baru terbarukan. Baik dari skala kecil hingga besar. "Kita sudah bisa dan mampu membuat pembangkit listrik berbasis EBT. Cuma sayangnya infrastrukturnya masih di Jepang. Saya inginnya yang di Jepang bisa dibawa ke sini," ungkapnya.
"Bahkan hari ini saya melepas 100 orang engineering ke Papua, Maluku, NTT dan Sulawesi untuk membangun jaringan kelistrikan. Saya ingin perekayasa muda siap disebar ke daerah-daerah yang ada sumber energi untuk membangun pembangkit listrik," tegasnya.
Disebutkannya bahwa dengan membangun pembangkit listrik berbasis EBT memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan hasil dari listrik EBT ini bisa membangun komunitas desa-desa. Tri Mumpuni menyebutkan tidak perlu pembangkit yang besar-besar, tetapi di desa-desa yang belum ada penerangan bisa dibangun pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi ramah lingkungan.
baca juga: Menteri LHK: FoLU Net Carbon Sink Tidak Sama dengan Zero Deforestation
Menanggapi hal itu Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa untuk membangun pembangkit listrik bersumber pada energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, mikrohidro dan sebagainya maka yang menjadi kata kunci adalah pembangkit listrik tersebut harus bisa beroperasi selama 24 jam.
"Pemerintah sangat serius dengan masalah ini. Presiden Joko Widodo pun telah berkomitmen dengan Perpres untuk mewujudkan karbon netral. Bahkan Komisi VII DPR akan menjadikan undang-undang," tegas Darmawan.
Namun untuk mewujudkan pembangkit listrik berbasis EBT ini harus bisa beroperasi 24 jam. Diakui Darmawan bahwa pembangkit listrik EBT selama ini belum bisa beroperasi sepenuhnya 24 jam.
"Inovasi teknologi baterai menjadi kuncinya agar pembangkit listrik berbasis EBT ini bisa berkompetisi dengan PLTU batu bara," lanjutnya.
Ia mengakui untuk mewujudkan pembangkit listrik EBT ini membutuhkan biaya sangat tinggi. Di Indonesia, kebutuhan pembangkit listrik EBT untuk mewujudkan target karbon netral pada 2060, yaitu sebesar 250 Gigawatt dengan biaya Rp900 triliun.
"Ini yang harus dikuasai. Seperti disampaikan mbak Tri Mumpuni, infrastruktur masih di Jepang. Kita harapkan para perekayasa kita bisa membangun infrastrukturnya di Indonesia. Termasuk teknologi baterainya," pungkasnya. (N-1)
Formula 1 terus berinovasi untuk bisa memberikan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan terutama pada penggunaan karbon.
PT Pertamina International Shipping (PIS) meraih penghargaan atas upaya dan inovasi perusahaan dalam menerapkan pelayaran hijau atau green shipping.
Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan detergent hingga mengajarkan anak-anak untuk tidak menggunakan pembalut sekali pakai.
Grab Indonesia menyatakan berhasil mencegah emisi karbon hingga 30.000 ton CO2e dari pengoperasian lebih dari 11.000 kendaraan listrik (GrabElectric) di Indonesia.
Transisi energi tidak hanya tentang pengurangan emisi tetapi juga untuk penciptaan lapangan kerja dan peluang investasi.
ESP sangat efektif untuk meningkatkan produksi pada sumur dengan cadangan yang masih besar tapi bertekanan rendah atau dengan angka produksi yang menurun.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved