BRIN Fokus Inovasi Teknologi Dukung Penurunan Emisi Karbon

INDONESIA ikut meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada 22 April 2016. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergera aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.

Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar bagi penyusunan dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) November 2016. First NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.

NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional. Proporsi emisi masing-masing sektor yaitu kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%).

Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap.

Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, telah direncanakan NDC upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang  terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi.

Untuk mewujudkannya terutama di sektor energi, maka penggunaan energi fosil terus dikurangi dan mulai menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema Strategi Penggunaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan dalam Kerangka Mencapai Target Net Zero Emission, yang digelar oleh Himpunan Perekayasa Indonesia (HIMPERINDO), Rabu (3/1).

"Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon ini sejalan dengan hasil Paris Agreement pada 2015. Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat penting berperan menggantikan energi fosil untuk menurunkan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim," lanjut Kepala BRIN.

Untuk mewujudkan target tersebut, teknologi kunci salah satunya adalah pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. "Jadi teknologi kuncinya ada dua, yaitu kendaraan listrik dan baterai," lanjut Laksana.

Indonesia memiliki pasokan bahan baku kendaraan listrik maupun baterai. Kedua hal ini menjadi fokus BRIN saat ini sebagai upaya mendukung target penurunan emisi karbon. Dengan memproduksi sendiri baterai maupun kendaraan listrik bisa lebih efisien dan berdaya saing.

Selain kendaraan listrik, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, maupun mikro hidro juga dikembangkan.

Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pengarah BRIN ikut memberikan arahan bahwa semua hasil riset harus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyareakat Indonesia. Terlebih lagi riset di bidang energi listrik yang ramah lingkungan.

Tri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki beragam energi baru terbarukan. Baik dari skala kecil hingga besar. "Kita sudah bisa dan mampu membuat pembangkit listrik berbasis EBT. Cuma sayangnya infrastrukturnya masih di Jepang. Saya inginnya yang di Jepang bisa dibawa ke sini," ungkapnya.
 
"Bahkan hari ini saya melepas 100 orang engineering ke Papua, Maluku, NTT dan Sulawesi untuk membangun jaringan kelistrikan. Saya ingin perekayasa muda siap disebar ke daerah-daerah yang ada sumber energi untuk membangun pembangkit listrik," tegasnya.

Disebutkannya bahwa dengan membangun pembangkit listrik berbasis EBT memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan hasil dari listrik EBT ini bisa membangun komunitas desa-desa. Tri Mumpuni menyebutkan tidak perlu pembangkit yang besar-besar, tetapi di desa-desa yang belum ada penerangan bisa dibangun pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi ramah lingkungan.

baca juga: Menteri LHK: FoLU Net Carbon Sink Tidak Sama dengan Zero Deforestation

Menanggapi hal itu Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa untuk membangun pembangkit listrik bersumber pada energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, mikrohidro dan sebagainya maka yang menjadi kata kunci adalah pembangkit listrik tersebut harus bisa beroperasi selama 24 jam.

"Pemerintah sangat serius dengan masalah ini. Presiden Joko Widodo pun telah berkomitmen dengan Perpres untuk mewujudkan karbon netral. Bahkan Komisi VII DPR akan menjadikan undang-undang," tegas Darmawan.

Namun untuk mewujudkan pembangkit listrik berbasis EBT ini harus bisa beroperasi 24 jam. Diakui Darmawan bahwa pembangkit listrik EBT selama ini belum bisa beroperasi sepenuhnya 24 jam.

"Inovasi teknologi baterai menjadi kuncinya agar pembangkit listrik berbasis EBT ini bisa berkompetisi dengan PLTU batu bara," lanjutnya.

Ia mengakui untuk mewujudkan pembangkit listrik EBT ini membutuhkan biaya sangat tinggi. Di Indonesia, kebutuhan pembangkit listrik EBT untuk mewujudkan target karbon netral pada 2060, yaitu sebesar 250 Gigawatt dengan biaya Rp900 triliun.

"Ini yang harus dikuasai. Seperti disampaikan mbak Tri Mumpuni, infrastruktur masih di Jepang. Kita harapkan para perekayasa kita bisa membangun infrastrukturnya di Indonesia. Termasuk teknologi baterainya," pungkasnya. (N-1)