Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Upaya mendorong sistem logistik rendah karbon dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung komitmen iklim nasional, termasuk pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan penurunan emisi dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC). Hal ini mengemuka dalam forum Green Logistics Talk yang digelar di Jakarta, Kamis (19/2).
Forum bertema Measuring, Reducing, and Managing Carbon Footprint in Logistics for Indonesia’s Climate Commitment ini mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, serta jejaring profesional lintas kawasan. Diskusi menyoroti pentingnya integrasi kebijakan kehutanan, efisiensi rantai pasok, serta pengukuran jejak karbon yang akuntabel sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.
Project Director FOLU NC-1 sekaligus Dewan Penasehat Ahli FOLU Net Sink 2030, Agus Justianto, menegaskan bahwa pengelolaan emisi karbon seharusnya dilihat sebagai bagian dari pembangunan yang bertanggung jawab.
“Pendekatan yang kita dorong bukan menghentikan pembangunan, tetapi memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan lebih efisien, bijak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen dalam Second NDC dan FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap bersih emisi pada 2030. Dalam konteks ini, kontribusi lintas sektor, termasuk logistik, menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Dunia usaha, termasuk sektor logistik, memiliki peran besar melalui efisiensi energi, inovasi teknologi, serta penerapan sistem pengukuran dan pelaporan emisi yang akuntabel,” katanya.
Agus juga menyebut bahwa rehabilitasi hutan dan penanaman pohon menjadi langkah konkret dalam kerangka FOLU. Hingga kini, implementasi FOLU NC-1 telah mencakup lebih dari 17 ribu hektare dengan peningkatan cadangan karbon lebih dari 34 ribu ton CO2e.
Sementara itu, Founder PT Arrakasta Nusalink Logistik Indonesia (ANL Logistics), Netty Sri Rejeki, menilai sektor logistik siap berperan dalam mendukung target iklim nasional.
“Sebagai negara kepulauan, logistik adalah nadi konektivitas nasional. Namun setiap kilometer perjalanan memiliki jejak karbon, dan di sinilah tanggung jawab kami dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi logistik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional, tetapi juga reformasi sistem melalui pengukuran jejak karbon berbasis standar internasional.
“Kami berkomitmen membangun sistem logistik yang lebih tangguh, rendah karbon, dan berdaya saing global,” tambahnya.
Dari sisi akademik, Wakil Rektor I Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo, menegaskan bahwa logistik hijau harus menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan nasional.
“Transformasi menuju green logistics harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan transformasi tersebut.
“Kita perlu menyiapkan generasi profesional logistik yang mampu memahami keterkaitan antara kebijakan publik, inovasi teknologi, dan pengelolaan rantai pasok berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi dalam mendorong standar serta indikator kinerja yang selaras dengan agenda ESG dan target penurunan emisi nasional.
Forum Green Logistics Talk diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan kebijakan, praktik industri, inovasi teknologi, dan peran organisasi profesi dalam mempercepat sistem distribusi yang efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi multipihak tersebut, Indonesia berupaya memperkuat integrasi kebijakan FOLU dan transformasi industri guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat posisi dalam ekonomi hijau global.
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
Kontribusinya tercermin melalui penguatan desain hijau, efisiensi energi, serta pendampingan teknis pada proyek rendah karbon.
Sekitar 40% limbah di Indonesia tergolong mismanaged waste atau tidak dikelola dengan baik, yang sebagian besar berakhir dengan dibakar secara terbuka.
Kolaborasi dengan Indonesia menjadi bukti nyata bahwa aksi iklim yang ambisius dapat berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi.
Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved