Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta agar ada evaluasi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PON XX Papua. Hal ini menyusul ditemukannya kasus Covid-19 pada peserta PON.
“Harus ada evaluasi protokol kesehatan pada PON XX Papua. Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (6/10).
Saat ini, menurut laporan, setidaknya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus korona. Sebanyak 29 orang ini tersebar di 4 kluster PON 2021 yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Timika.
Peserta PON yang terpapar Covid-19 mayoritas mengalami gejala ringan. Satu dari 29 di antaranya telah dinyatakan sembuh, dan satu menjalani isolasi mandiri. Sisanya dirawat di sejumlah rumah sakit.
Puan meminta penyelenggara segera melakukan isolasi terhadap peserta PON yang terindikasi positif korona. Puan juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.
“Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat, khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON,” ucapnya.
“Temukan apa yang salah hingga muncul cukup banyak kasus Covid-19. Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi untuk menghindari semakin banyaknya peserta PON yang terpapar Corona,” imbuh Puan.
Puan mengingatkan pihak penyelenggara untuk tidak lengah dan menerapkan protokol kesehagan ketat di setuap venue pertandingan.
Panitia diminta untuk konsisten memeriksa surat keterangan vaksin bagi penonton yang datang ke setiap pertandingan PON. Selain itu, Puan mengingatkan agar syarat kapasitas penonton maksimal 25% tidak diabaikan.
“Protokol kesehatan saat pembukaan PON beberapa hari lalu sudah cukup bagus. Penerapan yang sama harus dilakukan di setiap venue sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON dalam kondisi aman,” tuturnya.
“Jika penonton bergerombol, panitia harus segera mengingatkan. Termasuk apabila ada yang melepas masker. Penyelenggara bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus menerapkan prokes sesuai dengan rencana awal,” jelasnga
Di sisi lain, Puan juga meminta atlet dan ofisial tak boleh abai dalam menerapkan prokes. Atlet dan ofisial diingatkan untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan luar selama pertandingan.
“Saya memahami adanya euforia saat atlet hendak menyapa penonton yang memberikan semangat. Tapi mari tumbuhkan kesadaran perlunya disiplin prokes demi kepentingan bersama,” sebut Puan.
Meski begitu, cucu Proklamator Bung Karno ini meminta agar temuan kasus Covid-19 tak menyurutkan semangat PON Papua. Puan juga berharap agar tidak ada lagi tambahan kasus di pesta olahraga empat tahunan itu.
“Mari sama-sama menjaga agar PON Papua terselenggara dengan baik. Tetap semangat, optimistis, dan terapkan prokes secara maksimal,” tukasnya. (Rif/OL-09)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved