Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta agar ada evaluasi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PON XX Papua. Hal ini menyusul ditemukannya kasus Covid-19 pada peserta PON.
“Harus ada evaluasi protokol kesehatan pada PON XX Papua. Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (6/10).
Saat ini, menurut laporan, setidaknya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus korona. Sebanyak 29 orang ini tersebar di 4 kluster PON 2021 yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Timika.
Peserta PON yang terpapar Covid-19 mayoritas mengalami gejala ringan. Satu dari 29 di antaranya telah dinyatakan sembuh, dan satu menjalani isolasi mandiri. Sisanya dirawat di sejumlah rumah sakit.
Puan meminta penyelenggara segera melakukan isolasi terhadap peserta PON yang terindikasi positif korona. Puan juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.
“Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat, khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON,” ucapnya.
“Temukan apa yang salah hingga muncul cukup banyak kasus Covid-19. Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi untuk menghindari semakin banyaknya peserta PON yang terpapar Corona,” imbuh Puan.
Puan mengingatkan pihak penyelenggara untuk tidak lengah dan menerapkan protokol kesehagan ketat di setuap venue pertandingan.
Panitia diminta untuk konsisten memeriksa surat keterangan vaksin bagi penonton yang datang ke setiap pertandingan PON. Selain itu, Puan mengingatkan agar syarat kapasitas penonton maksimal 25% tidak diabaikan.
“Protokol kesehatan saat pembukaan PON beberapa hari lalu sudah cukup bagus. Penerapan yang sama harus dilakukan di setiap venue sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON dalam kondisi aman,” tuturnya.
“Jika penonton bergerombol, panitia harus segera mengingatkan. Termasuk apabila ada yang melepas masker. Penyelenggara bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus menerapkan prokes sesuai dengan rencana awal,” jelasnga
Di sisi lain, Puan juga meminta atlet dan ofisial tak boleh abai dalam menerapkan prokes. Atlet dan ofisial diingatkan untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan luar selama pertandingan.
“Saya memahami adanya euforia saat atlet hendak menyapa penonton yang memberikan semangat. Tapi mari tumbuhkan kesadaran perlunya disiplin prokes demi kepentingan bersama,” sebut Puan.
Meski begitu, cucu Proklamator Bung Karno ini meminta agar temuan kasus Covid-19 tak menyurutkan semangat PON Papua. Puan juga berharap agar tidak ada lagi tambahan kasus di pesta olahraga empat tahunan itu.
“Mari sama-sama menjaga agar PON Papua terselenggara dengan baik. Tetap semangat, optimistis, dan terapkan prokes secara maksimal,” tukasnya. (Rif/OL-09)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved