Senin 02 Agustus 2021, 16:49 WIB

Menkes Budi Sebut 2 Penyebab Kenaikan Kasus di Luar Jawa-Bali

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Menkes Budi Sebut 2 Penyebab Kenaikan Kasus di Luar Jawa-Bali

ANTARA/OLHA MULALINDA
Karyawan PT Soronico Oxigen Factory berjalan di depan tabung oksigen di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (31/7/2021).

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan ada dua poin penyebab naiknya kasus covid-19 di luar pulau Jawa-Bali dalam beberapa pekan ini.

"Pertama adalah disiplin protokol kesehatan, kalau kita disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker benar, menjaga jarak benar, kerumunan dihindari itu adalah resep yang paling jitu dan mudah tetapi kita susah disiplin. Padahal jika dilakukan itu paling mudah dan paling besar dampaknya untuk mengurangi penularan sehingga melindungi keluarga kita," kata Menkes Budi dalam keterangan pers Senin (2/8).

Menkes Budi menambahkan bahwa yang kedua adalah mengenai penularan covid-19 varian delta sangat cepat sekali. Apalagi mencapai 3 kali lebih menular daripada varian Inggris dan 5 kali lebih menular dari kasus pertama yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: Menkes: Penanganan Terlambat, Banyaknya Pasien Covid-19 Wafat

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan , dr. Siti Nadia Tarmidzi menegaskan vaksinasi dosis ketiga (booster) saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin covid-19. Diperkirakan jumlahnya ada sekitar 1,5 juta orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Suntikan ketiga atau booster hanya diperuntukan untuk tenaga kesehatan, termasuk tenaga pendukung kesehatan,” kata dr. Nadia.

Kementerian Kesehatan perlu menegaskan peruntukan booster tidak untuk khalayak umum mengingat keterbatasan pasokan vaksin dan juga masih ada lebih dari 160 juta penduduk sasaran vaksinasi yang belum mendapatkan suntikan.

“Kami memohon agar publik dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kepada vaksinator untuk mendapatkan vaksin ketiga. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksin. Mohon untuk tidak memaksakan kehendak,” tutur Nadia.

Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

“Rekomendasi dari ITAGI adalah saat ini kita dapat menggunakan platform yg sama atau berbeda untuk vaksinasi dosis ketiga. Pemerintah telah menetapkan akan menggunakan vaksin covid-19 Moderna untuk suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan, dikarenakan kita tahu bahwa efikasi dari Moderna ini paling tinggi dari seluruh vaksin yang kita miliki saat ini," imbuh Nadia.

Kendati demikian, pemberian vaksin booster ini tetap akan memperhatikan kondisi kesehatan daripada sasaran. Apabila yang bersangkutan alergi karena memang tidak boleh mendapatkan vaksin dengan platform mRNA, maka bisa menggunakan jenis vaksin yang sama dengan dosis pertama dan kedua.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung itu merinci vaksin Moderna yang akan dipakai sebagai booster adalah mRNA-1273. Penyuntikkannya dilakukan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sebanyak 1 dosis.

Vaksin ini tersedia dalam bentuk suspensi beku dengan kemasan 14 dosis per vial. Penyimpanan, distribusi dan penggunaan vaksin telah diatur dalam SE Ditjen P2P No. HK.02.01/1/1919/2021. Untuk menghindari kerusakan maupun kesalahan pengambilan, perlu disimpan secara terpisah dalam rak atau keranjang vaksin yang berbeda agar tidak tertukar dengan vaksin rutin.

Dengan dimulainya vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan pada 23 Juli 2021 di RSCM Jakarta, kegiatan ini selanjutnya dilakukan di unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan khususnya di rumah sakit vertikal dan secara bertahap akan dilaksanakan di seluruh fasyankes di Indonesia.

Nadia berharap vaksinasi booster ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin supaya cepat selesai. Apabila masih ditemui ketidaksesuaian data penerima vaksinasi booster, pihaknya mengimbau kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit atau puskesmas, ataupun pimpinan klinik atau pimpinan fasyankes itu segera melakukan perbaikan data ke Kementerian Kesehatan.

“Kalau dia adalah tenaga kesehatan tapi tidak tercatat atau dia tercatat misalnya di pemberi pelayanan publik, maka dia bisa melakukan perubahan data ke Badan PPSDM Kesehatan melalui email sdmkesehatan@pedulilindungi.id untuk melakukan perbaikan data,” pungkasnya. (H-3)

Baca Juga

MI/Moh. Irfan

Rerie: Pengawasan PPKM Harus Mengedepankan Keselamatan Publik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 September 2021, 14:40 WIB
Pembukaan kembali sejumlah kegiatan publik di masa PPKM harus direncanakan secara matang. Itu dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan...
ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

FSGI Minta Pemda Tidak Gelar PTM Terbatas untuk PAUD, TK, dan SD

👤Citra Larasati 🕔Minggu 26 September 2021, 14:17 WIB
FSGI tetap menyampaikan keprihatinan atas kasus covid-19 paling banyak terjadi di jenjang SD sebesar 2,78 persen atau 581...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Terus Berkurang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 26 September 2021, 12:52 WIB
Aris menyebut jumlah pasien yang masih harus dirawat di RSDC Wisma Atlet kini berjumlah 341 orang dari semula 377...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya