EvaluasiPencegahan Masuknya Varian Baru Covid-19 ke Indonesia

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane mengungkapkan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap regulasi pencegahan masuknya varian baru covid-19 dari luar negeri. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting untuk memperbaiki kondisi covid-19 di Indonesia saat ini.

"Beban kita saat ini menjadi double burden karena masuknya varian baru yang lebih menular. Semua varian baru yang ada di Indonesia saat ini berasal dari luar. Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi terharap regulasi cegah tangkal varian baru dari pelaku perjalanan luar negeri. Agar varian lain tidak akan masuk lagi ke Indonesia," kata Masdalina di kanal YouTube BNPB, Kamis (17/6).

Baca juga: Epidemiolog: Fasilitas Kesehatan Nasional Akan Kolaps dalam 2 Minggu

Ia menyatakan, menjaga negara dari mutasi menjadi poin penting dalam pengendalian covid-19. Pasalnya, ia mengingatkan bahwa virus tidak mengenal batas geografis dan administratif.

"Batasi mobilitas warga. Itu yang menjadi hal krusial," tegasnya.

Dalam hal ini, Masdalina tidak memungkiri bahwa pengendalian ekonomi bisa sejalan dengan pengendalian kesehatan. Hal tersebut harus dilakukan secara sistematis. Misalnya, katanya, menertibkan masyarakat yang melakukan karantina di rumah. Dengan demikian tidak perlu ada penutupan kota secara keseluruhan.

Selain itu, dari sisi pariwisata, pemerintah juga bisa membuat syarat-syarat yang ketat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan wisata.

Baca juga: Waspada DBD, Hingga Juni Tercatat 16.320 kasus dan 147 Kematian

"Misalnya saja untuk wisata ke Bali. Pemerintah bisa membuat peraturan yang ketat dan melakukan pembatasan sehingga tidak semua orang bisa pergi ke Bali. Mereka harus memenuhi persyaratan. Semua harus patuh. Hanya dengan itu ekonomi bisa berdenyut dan pengendalian bisa kita lakukan," urainya.

Namun demikian, regulasi yang kuat tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa jika penerapannya kendor di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan juga pemantauan ketat agar hasil yang dituai sejalan dengan rencana pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama lepas dari covid-19.

"Terkadang masayrakat bisa mencari celah dari regulasi. Pengawasan di lapangan dibutuhkan untuk memantau apakah reglasi kita dilaksanakan dengan baik. Itulah tugas satgas, TNI Polri agar regulasi bisa ditetapkan sebagaiamana yang diinginkan," pungkas Masdalina. (H-3)