Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan bahwa keputusan pembatalan ibadah haji 2021 tidak ada kaitannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi.
"Pembatalan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan Arab Saudi dan Indonesia sangat baik," ujar Rumadi kepada wartawan, Jumat (4/6).
Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak diberikan kuota haji lantaran belum membayar utang kepada pemerintah Negeri Petro Dollar tersebut.
Arab Saudi, lanjut dia, sudah mengeluarkan keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara.
Baca juga: Dirjen PHU : Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Sosmed
"Ini lebih tidak benar lagi. Hal ini sama sekali tidak benar. Masyrakat jangan terkecoh berita-berita tidak berdasar," ucapnya.
Rumadi menjelaskan alasan utama pemerintah membatalkan pemberangkatan haji adalah demi menjaga keselamatan warga negara Indonesia. Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai merupakan pertimbangan utama.
"Keputusan untuk meniadakan ibadah haji 2021 merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah Indonesia meskipun tentu saja mengecewakan masyarakat, terutama calon jamaah haji," papar Rumadi.
Ia pun berharap masyarakat dapat menerima dan memahami keputusan sulit tersebut.
"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit ini," tandasnya.(OL-4)
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved