Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TENAGA Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan bahwa keputusan pembatalan ibadah haji 2021 tidak ada kaitannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi.
"Pembatalan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan Arab Saudi dan Indonesia sangat baik," ujar Rumadi kepada wartawan, Jumat (4/6).
Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak diberikan kuota haji lantaran belum membayar utang kepada pemerintah Negeri Petro Dollar tersebut.
Arab Saudi, lanjut dia, sudah mengeluarkan keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara.
Baca juga: Dirjen PHU : Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Sosmed
"Ini lebih tidak benar lagi. Hal ini sama sekali tidak benar. Masyrakat jangan terkecoh berita-berita tidak berdasar," ucapnya.
Rumadi menjelaskan alasan utama pemerintah membatalkan pemberangkatan haji adalah demi menjaga keselamatan warga negara Indonesia. Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai merupakan pertimbangan utama.
"Keputusan untuk meniadakan ibadah haji 2021 merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah Indonesia meskipun tentu saja mengecewakan masyarakat, terutama calon jamaah haji," papar Rumadi.
Ia pun berharap masyarakat dapat menerima dan memahami keputusan sulit tersebut.
"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit ini," tandasnya.(OL-4)
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Menag Nasaruddin Umar memastikan saat ini belum ada pembahasan resmi soal pengurangan kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Ia minta publik tak resah
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
WAKIL Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar menyebut pihaknya akan mengawal kouta jemaah haji Indonesia tidak berkurang. Itu terkait wacana pemangkasan kuota haji Indonesia
Hingga hari keempat pemulangan jemah haji nasional, dua kelompok terbang (Kloter) jemaah haji asal Riau telah tiba di tanah air dan mendarat di Pekanbaru.
Kemenag meminta jemaah haji yang mengalami sakit saat tiba di Tanah Air untuk segera memeriksakan diri ke dokter.
PEMERINTAH Arab Saudi disebut berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen di tahun 2026. Meskipun belum ada kepastian, kabar tersebut tentu menimbulkan rasa khawatir.
KEPALA BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah Arab Saudi berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada pelaksanaan ibadah haji 2026.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut, ada wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga mencapai 50 persen dari total yang diberikan di haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved