Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
TENAGA Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan bahwa keputusan pembatalan ibadah haji 2021 tidak ada kaitannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi.
"Pembatalan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan Arab Saudi dan Indonesia sangat baik," ujar Rumadi kepada wartawan, Jumat (4/6).
Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak diberikan kuota haji lantaran belum membayar utang kepada pemerintah Negeri Petro Dollar tersebut.
Arab Saudi, lanjut dia, sudah mengeluarkan keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara.
Baca juga: Dirjen PHU : Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Sosmed
"Ini lebih tidak benar lagi. Hal ini sama sekali tidak benar. Masyrakat jangan terkecoh berita-berita tidak berdasar," ucapnya.
Rumadi menjelaskan alasan utama pemerintah membatalkan pemberangkatan haji adalah demi menjaga keselamatan warga negara Indonesia. Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai merupakan pertimbangan utama.
"Keputusan untuk meniadakan ibadah haji 2021 merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah Indonesia meskipun tentu saja mengecewakan masyarakat, terutama calon jamaah haji," papar Rumadi.
Ia pun berharap masyarakat dapat menerima dan memahami keputusan sulit tersebut.
"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit ini," tandasnya.(OL-4)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved