Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong tidak Dikomersialisasi

M. Ilham Ramadhan Avisena
19/5/2021 15:56
Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong tidak Dikomersialisasi
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menyampaikan keterangan pers.(Antara)

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegskan bahwa pemerintah tidak mengomersialisasi program vaksin gotong royong yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia. Dia juga meminta publik untuk tidak menutup mata atas upaya pemerintah dalam mengadakan program vaksin covid-19 gratis.

“Jangan dilihat hanya satu angle saja. Jelas pemerintah sudah mempunyai program vaksin gratis dan semua berhak mendapatkan vaksin gratis," ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (19/5).

"Vaskin gotong royong adalah inisiasi Kadin, pengusaha nasional yang peduli akan bangsanya. Mereka ingin berpartisipasi lebih, berkontribusi lebih,” imbuhnya.

Publik juga diminta lebih cermat dalam membaca situasi. Vaksinasi merupakan salah satu kunci untuk keluar dari pandemi covid-19. Semua negara berlomba mendapatkan akses vaksin, tak terkecuali Indonesia.

Baca juga: Kunker Jokowi ke Riau Tinjau Vaksinasi & Tol Pekanbaru-Bangkinang

Indonesia boleh dibilang beruntung, karena mampu mengamankan beberapa jenis vaksin. Upaya mendatangkan vaksin dari negara lain juga tidak gratis. Setidaknya pada 2021, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp77 triliun, agar publik dapat mengakses vaksin covid-19 gratis.

“Pemerintah melakukan pengadaan vaksin, nilainya hampir Rp77 triliun. Itu dibeli dan dibagikan secara gratis. Jadi, jangan dilihat seakan-akan pemerintah mencari margin (dalam vaksinasi gotong royong). Pemerintah sudah mengeluarkan Rp77 triliun untuk vaksin gratis,” tegas Erick.

Dia juga menjelaskan bahwa ketetapan harga dalam vaksinasi gotong royong sudah diaudit dan disetujui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu menunjukkan pemerintah tidak mencari keuntungan dalam pengadaan vaksin gotong royong.

Belum lagi sejak pandemi merebak, banyak perusahaan milik negara yang berkontribusi dalam penanggulangan kasus covid-19 berikut dampaknya. “Kami dari BUMN sejak terjadi covid-19, sudah melakukan public service secara konsisten. Apakah itu melalui CSR, seperti Wisma Atlet, atau public service seperti sentra vaksin BUMN,” imbuhnya.

Baca juga: BPOM: Anda Alami Gejala usai Divaksin AstraZeneca Segera Lapor

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut kehadiran program vaksin gotong royong menjadi pilihan masyarakat, khususnya dunia usaha. “Ini sifatnya opsional, jadi tidak ada paksaan untuk perusahaan untuk ikut. Kalau mau ikut yang gratis, ya silakan. Kalau mau meringankan beban pemerintah juga silakan. Ini memang masa yang tidak mudah bagi kami (pengusaha), tapi kami memiliki kemampuan,” tutur Rosan.

Diketahui, pemerintah resmi menetapkan harga pembelian vaksin covid-19 untuk vaksinasi gotong royong. Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis. Penetapan harga tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

"Harga pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis," demikian petikan keputusan Menteri Kesehatan.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya