Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin secara daring di momen Idul Fitri 1442 H.
Setelah melakukan Salat Id, Presiden Jokowi, dari Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, melakukan panggilan video dengan Wapres yang berada di kediamannya di Jakarta.
"Assalamualaikum, Pak Wapres dan Bu Wury, menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin," kata Presiden Jokowi saat menyapa Wapres.
Baca juga: Wapres Salat Id dengan Protokol Kesehatan Ketat
"Saya juga menghaturkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin," sambung Ibu Negara Iriana.
Dalam silaturahmi virtual itu, Presiden dan Wapres saling bertanya mengenai kondisi kesehatan keluarga pada Hari Raya Idul Fitri yang masih dirayakan di tengah kondisi pandemi covid-19.
Pada kesempatan yang sama, Ibu Wury juga turut menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri.
"Ibu Negara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Ibu, Bapak, mohon maaf lahir batin," ucap Ibu Wury.
Dalam perbincangan tersebut, Presiden juga mengatakan perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini tidak ditemani putra dan putri secara langsung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melaksanakan Salat Id secara terbatas bersama Ibu Iriana dan beberapa perangkat melekat.
"Enggak semua ini (putra putri). Di luar kota semua. Nanti mungkin seminggu-seminggu lagi," ucap Presiden.
Presiden bersama Ibu Negara sebelumnya melakukan Salat Idul Fitri di halaman Gedung Induk Istana Bogor.
Sama seperti tahun lalu, Presiden, pada Idul Fitri kali ini, juga tidak menggelar silaturahmi tatap muka atau gelar griya (open house). Hal itu untuk mencegah kerumunan yang berpotensi penyebaran covid-19. (OL-1)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved