Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama diminta untuk ikut menenangkan masyarakat dalam mengantisipasi dampak Novel Coronavirus atau yang dikenal sebagai Covid-19. Sesuai tugas dan fungsinya, hal itu disampaikan dengan pendekatan dan perspektif keagamaan.
"Saya sudah menerbitkan edaran, meminta agar ASN Kemenag ikut meyampaikan penjelasan, bimbingan, imbauan, dan penyuluhan kepada masyarakat dari perspektif keagamaan. Bersifat menenangkan terkait situasi menghadapi sebaran virus korona," terang Plt Sekjen Kemenag Nizar dlaam keterangan resmi, Jumat (6/3).
Menurut Nizar, ASN juga diminta saling berbagi informasi dan edukasi terkait Novel Coronavirus dan cara mencegah penularannya. Misalnya, dengan mencuci tangan menggunakan sabun, dan memperhatikan etika batuk atau bersin. Bagi yang mengalami gejala demam, batuk, sesak, dan gangguan pernafasan, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Termasuk bagi ASN yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbul tanda/gejala.
"Informasi dan edukasi dapat diberikan dalam bentuk media cetak maupun elektronik," ujarnya.
Jika ditemukan kasus suspek virus korona berat, dan memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit, lanjut Nizar, ASN Kemenag harus segera melaporkan kepada Ditjen P2P melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC). Pelaporan bisa melalui pesan tertulis melalui nomor Whatsapp 087806783906 atau email [email protected].
"Jangan lupa, menyampaikan tembusannya ke Kementerian Agama Pusat melalui e-mail [email protected]," terangnya.
Nizar juga meminta agar pelayanan publik di bidang pendidikan agama dan keagamaan tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Namun, prosesnya dilakukan dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan terkait situasi dan penyebaran Covid-19.
baca juga: Gelar Rakernas, Ikanu Soroti Peran Agamawan Hadapi korona
"Paramedis di masing-masing unit diminta lebih proaktif bersama seluruh pegawai dalam kegiatan pencegahan wabah COVID-19, dengan tetap mengacu pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan Kemenkes," pesan Nizar.
"Pimpinan dan jajaran Kemenag akan terus memantau perkembangan persebaran kasus virus korona ini sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dan akan menyampaikannya kepada masyarakat," pungkasnya. (OL-3)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Kemenag Maluku melaporkan hilal 1 Syawal 1447 H gagal terlihat di Negeri Wakasihu karena posisi hilal masih di bawah 2 derajat.
Kemenag melaporkan posisi hilal 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Simak analisis astronomis selengkapnya.
Klik di sini untuk link live streaming hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Pantau jadwal dan pengumuman resmi Lebaran 2026.
Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah dipusatkan di Bantul. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat sore ini.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved