Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MASIH tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan masih kurangnya pemahaman baik legislatif, pemerintah maupun masyarakat tentang informasi berbagai kasus kekerasan seksual dan beragam kasusnya. "Oleh karena itu, Komnas Perempuan menetapkan pentingnya sosialisasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang kerap kali tidak terbayangkan masyarakat umum," ujar komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin.
Diungkapkan, sepanjang 2016-2018, Komnas Perempuan mencatat terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual, 42% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 40.849. Artinya, rata-rata setiap tahunnya terdapat 5.696 kasus kekerasan seksual. Di antara kasus kekerasan seksual itu terdapat 8.797 kasus pemerkosaan atau 52% dari total kasus kekerasan seksual.
Bertepatan dengan Hari Antikekerasan terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Komnas Perempuan mengajak seluruh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat maupun komunitas, terus mengawal kasus kekerasan seksual dan mendokumentasikannya untuk kepentingan penanganan dan perlindungan. (Ata/H-1)
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved