Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengakui pentingnya memberikan pembekalan kepada pasangan yang akan menikah. Hanya saja, lanjut dia, jika pasangan tersebut tidak memiliki sertifikasi pernikahan, itu bukan berarti mereka tidak bisa kawin.
"Penting memang untuk adanya memberikan latihan pada pra nikah supaya ketika dia nikah itu, dia sudah siap mental, terutama dalam menghadapi kemungkinan pencegahan stunting," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
Menurut Ma'ruf, rumah tangga yang merupakan unit terkecil dari negara ini penting untuk disiapkan dengan baik sejak awal. "Kalau rumah tangganya berantakan, berarti bangsa ini berantakan. (Kalau) Rumah tangga tidak baik, bangsa ini tidak baik. Karena itu, unit terkecil ini menjadi penting untuk disiapkan," jelasnya.
Hanya saja, Ma'ruf pun meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir mengenai masalah sertifikasi pernikahan tersebut. Kalaupun tidak bersertifikasi, menurutnya, itu bukan berarti pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan tidak bisa melakukannya.
"Bukan berarti kalau orang yang enggak punya sertifikat, enggak bisa nikah, itu menakutkan. Substansinya yang kita pentingkan," tandasnya. (OL-8)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Hingga saat ini, MK mengaku belum memiliki alasan kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian hukumnya terkait aturan pernikahan di Indonesia.
Selain kemandirian finansial, standar sosial di Indonesia juga turut memperberat pertimbangan generasi muda untuk menikah.
Konsep yang selama ini identik dengan skala besar dan format konvensional mulai bergeser menuju pernikahan yang lebih terkurasi, berskala kecil, dan menekankan kualitas pengalaman.
Pasangan pengantin di Jakarta Barat tetap menggelar resepsi pernikahan meski banjir setinggi lutut merendam lokasi acara.
Dalam keluarga dengan tingkat literasi rendah mengenai pendidikan dan kesehatan reproduksi, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi instan menuju kedewasaan.
Dunia pernikahan menuntut kesiapan mental yang jauh lebih kompleks, seperti kemampuan mengelola konflik dan tanggung jawab rumah tangga yang besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved