Implementasi Seamless Transaction harus Dibarengi dengan Perlindungan Konsumen

Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi. Salah satu inovasi paling menonjol adalah munculnya sistem pembayaran tanpa batas atau seamless transaction. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan sistem ini mengubah lanskap ekonomi digital.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Seamless transaction menawarkan pengalaman bertransaksi yang mulus bagi konsumen. Dengan hanya beberapa ketukan pada layar ponsel, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Di sisi lain, kemudahan ini juga berpotensi memicu risiko penyalahgunaan data pribadi dan finansial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan itu harus diiringi dengan upaya serius dalam perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah keamanan data. Perusahaan penyedia layanan pembayaran digital harus menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen dari ancaman kejahatan siber. Enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan adalah beberapa langkah yang dapat diambil.

Baca juga : Membangun Masa Depan Keuangan Digital Indonesia yang Aman dan Inklusif

Selain itu, transparansi mengenai penggunaan data konsumen juga perlu dijaga. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Selain keamanan data, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat transaksi. Misalnya, jika terjadi kesalahan dalam transaksi atau penipuan, konsumen harus memiliki mekanisme yang mudah untuk mengajukan klaim dan mendapatkan ganti rugi. Perusahaan juga perlu menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan mudah diakses.

Implementasi seamless transaction juga harus mempertimbangkan aspek inklusi keuangan. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum terbankir atau kurang melek teknologi. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan alternatif pembayaran yang lebih sederhana, seperti pembayaran tunai atau melalui agen.

Pada upaya perwujudan pembayaran digital yang bertanggung jawab, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur industri pembayaran digital. Regulasi ini harus mencakup aspek keamanan data, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan penyedia layanan pembayaran digital mematuhi peraturan yang berlaku. 

Baca juga : Kaum Muda Muda Dorong Transaksi Digital hingga 14 Kali Lipat di 2030

Perlindungan konsumen di era seamless transaction dapat diwujudkan melalui beberapa hal berikut, Pertama, Edukasi Konsumen. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang cara menggunakan layanan pembayaran digital dengan aman dan bertanggung jawab. Hal tersebut mencakup upaya untuk mengenali penipuan online, menjaga kerahasiaan data pribadi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Kedua, yaitu kerjasama antar lembaga, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan pembayaran digital untuk berbagi informasi dan mengembangkan solusi bersama dalam mengatasi tantangan yang ada.

Ketiga, yaitu standar industri. Perlu adanya standar industri yang jelas mengenai keamanan data dan perlindungan konsumen dalam industri pembayaran digital. Standar ini dapat menjadi acuan bagi semua pelaku industri untuk menerapkan praktik terbaik. 

Baca juga : Transaksi di Bawah Rp100 Ribu Kini Bebas Biaya QRIS

Perlindungan konsumen juga perlu dukungan financial technology (fintech) sebagai agen pendukungnya. Fintech telah menjadi katalisator utama dalam revolusi sistem pembayaran. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, itu menawarkan solusi pembayaran yang lebih efisien, inklusif, dan aman. Fintech dapat mengembangkan metode pembayaran baru, memperkenalkan metode pembayaran nontradisional seperti e-wallet, pembayaran melalui QR code, dan cryptocurrency. Metode-metode ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi konsumen. Selain itu, Fintech dapat mewujudkan peningkatan akses

Selain itu, Fintech dapat mewujudkan Integrasi dengan Ekosistem Digital. Fintech mengintegrasikan pembayaran dengan berbagai platform digital seperti e-commerce, transportasi daring, dan layanan lainnya. Adapun peran fintech lainya, yaitu peningkatan keamanan. Fintech dapat mengembangkan solusi keamanan yang canggih untuk melindungi data konsumen dari ancaman siber. 

Adapun Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu memberikan fasilitas yang dapat menjembatani antara transformasi digital payment dengan fintech, perusahaan, UMKM dan masyarakat. Perwujudan dan pengembangan digital transaction yang bertanggung jawab oleh Bank Indonesia dilakukan dalam berbagai pemenuhan fasilitas, salah satunya, yaitu, memberikan medium interaksi antara seluruh pihak-pihak tersebut.

Baca juga : Ini Hasil Kesepakatan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN

Interaksi itu salah satunya diimplementasikan melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI. FEKDI merupakan upaya bank Indonesia dalam mempublikasikan kebijakan yang serius dalam transformasi digital payment. Selain itu, FEKDI menyediakan pameran-pameran digital yang mampu memberikan akses masyarakat umum untuk mencoba langsung bagaimana rasanya menggunakan transformasi digital payment  yang aman dan terjamin. FEKDI 2024 yang berkolaborasi dengan Karya Kreatif Indonesia atau KKI telah mewujudkan medium interaksi yang komprehensif. Masyarakat umum dapat secara langsung merasakan atmosfer mengenai karya-karya pelaku usaha Indonesia, seperti batik dan pangan lokal yang terintegrasi dalam digital payment.

Implementasi seamless transaction dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun tetap harus mengedepankan perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen tersebut merupakan perwujudan dalam menjaga kepercayaan publik dan penyediaan transaksi ekonomi yang agile.

Pengantar:

Media Indonesia, mulai 9 hingga 20 September 2024, menampilkan 10 karya terbaik peserta Generasi Baru Indonesia (GenBI). GenBI merupakan program beasiswa dari Bank Indonesia untuk para mahasiswa terpilih. (Z-11)