Di Balik Layar PTBI 2025: Membedah Peran IDCB dan New BI-FAST sebagai Fondasi Ekonomi Baru

PERTEMUAN Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang diselenggarakan pada akhir November lalu bukan sekadar seremoni akhir tahun, atau ajang pembacaan indikator makroekonomi. Di balik tema besar Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan, terdapat pernyataan fundamental tentang bagaimana otoritas moneter perlu melakukan transformasi infrastruktur internal, untuk menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks.

Selain target pertumbuhan ekonomi 2025 yang diprakirakan berada pada kisaran 4,7%–5,5%, salah satu poin strategis yang patut dicermati adalah percepatan digitalisasi kelembagaan melalui kerangka Integrated Digital Central Bank (IDCB). Poin ini menjadi krusial karena menyangkut bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan di masa depan.

Transformasi kebijakan berbasis data dan AI

Dalam paparannya di PTBI 2025, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara eksplisit menyatakan, fokus institusinya pada penguatan pusat data dan kapabilitas AI. Langkah ini menandakan bahwa otoritas moneter tidak lagi bekerja dengan cara konvensional. Pemanfaatan big data dan AI dalam policy making dinilai sebagai sebuah terobosan krusial di tengah gejolak pasar keuangan global.

Baca juga : PTBI 2025: Konsolidasi Kebijakan dan Akselerasi Transformasi Sistem Pembayaran Nasional

Selanjutnya, kebijakan tarif perdagangan internasional dan ketegangan geopolitik menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat. Melalui implementasi IDCB, setiap keputusan mulai dari intervensi nilai tukar hingga kebijakan makroprudensial diharapkan dapat didasarkan pada data yang akurat. Ini bukan sekadar modernisasi, melainkan upaya membangun ketahanan digital, agar kebijakan moneter Indonesia memiliki landasan yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh eksternal.

New BI-FAST dan kedaulatan sistem pembayaran

Aspek lain yang menjadi sorotan dalam roadmap 2026 adalah pengembangan infrastruktur New BI-FAST. Lebih dari sekadar fitur kemudahan transfer antarbank, inisiatif ini merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional.

Dalam dokumen PTBI 2025 disebutkan, bahwa BI-FAST akan dilakukan interkoneksi dengan berbagai sistem fast payment industri. Dengan koneksi sistem ini, uang diharapkan berputar lebih cepat di masyarakat sehingga membantu kelancaran modal usaha. Langkah ini sejalan dengan target BI di tahun 2026 yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan pro-growth.

Baca juga : Memperkuat Ekonomi Digital Indonesia, Agenda Strategis BI melalui PTBI 2025

Selain itu, target pencapaian 60 juta pengguna dan 45 juta merchant QRIS yang ditargetkan menjadi basis data yang bernilai. Pengelolaan data transaksi digital dengan infrastruktur IDCB dapat membantu perbankan memetakan profil risiko kredit, khususnya UMKM, dengan lebih akurat. Teknologi ini membuka akses pembiayaan yang selama ini seringkali terkendala oleh ketiadaan riwayat kredit konvensional.

Optimisme ekonomi di tengah tantangan

Secara keseluruhan, PTBI 2025 memberikan sinyal optimisme ekonomi Indonesia di tahun mendatang dengan catatan bahwa adanya fundamental makro yang terjaga yang ditopang oleh infrastruktur teknologi yang adaptif. Sinergi yang dimaksud tidak terbatas pada koordinasi antarlembaga seperti pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tetapi juga mencakup integrasi antara kebijakan konvensional dengan kecerdasan teknologi.

Dengan arah kebijakan pro-growth di sektor makroprudensial dan sistem pembayaran untuk tahun 2026, sektor riil memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan ekspansi. Kesiapan infrastruktur digital yang dibangun otoritas moneter diharapkan mampu menjadi penggerak bagi Indonesia, untuk tidak hanya bertahan menghadapi gejolak, tetapi juga melompat lebih tinggi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.