PTBI 2025: Konsolidasi Kebijakan dan Akselerasi Transformasi Sistem Pembayaran Nasional

PERTEMUAN Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah kebijakan BI dalam menjaga stabilitas, sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional. Dengan mengusung tema Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan, PTBI tahun ini menekankan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor, modernisasi sistem pembayaran, dan penguatan fondasi struktural.

Dalam forum tersebut, BI menyoroti kondisi perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, volatilitas pasar keuangan, serta perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara mitra dagang. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dinilai mampu mempertahankan stabilitas makro dan fundamental ekonomi yang cukup solid. BI menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar, terkendalinya inflasi, serta menguatnya kinerja transaksi digital merupakan modal penting untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya.

Salah satu keputusan strategis yang diambil menjelang PTBI adalah penetapan BI-Rate tetap pada level 4,75%. Kebijakan ini diposisikan sebagai upaya menjaga daya tarik pasar keuangan domestik, mengendalikan ekspektasi inflasi, dan memastikan likuiditas tetap terjaga. Di saat yang sama, BI terus mendorong pelonggaran makroprudensial agar perbankan memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan, terutama bagi sektor produktif dan UMKM.

Baca juga : Memperkuat Ekonomi Digital Indonesia, Agenda Strategis BI melalui PTBI 2025

Transformasi sistem pembayaran menjadi fokus besar dalam PTBI 2025. BI menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan bagian dari strategi mencapai efisiensi ekonomi dan memperluas inklusi keuangan. QRIS dan BI-FAST menjadi dua instrumen utama dalam agenda ini. Melalui QRIS, transaksi ritel semakin mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat serta pelaku usaha. Target perluasan pengguna dan merchant QRIS pada 2025 menjadi langkah penting mendorong digital onboarding UMKM. 

Sementara itu, BI-FAST mempercepat transaksi antarbank dengan biaya lebih murah, menjadikan infrastruktur pembayaran nasional semakin kompetitif. BI juga memperkuat narasi mengenai pengembangan rupiah digital sebagai komponen masa depan sistem pembayaran Indonesia. 

Meski masih dalam tahap persiapan, rupiah digital diproyeksikan menjadi instrumen yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan mampu memperkuat kedaulatan moneter di ruang digital. Pengembangan ini sejalan dengan arah kebijakan global terkait Central Bank Digital Currency (CBDC).

Baca juga : QRIS, BI-FAST, dan Masa Depan Keuangan Digital: Peran dan Strategi Gen-Z sebagai Penentu Keuangan Digital dalam Mewujudkan Visi Ekonomi BI 2026

Selain transformasi digital, PTBI 2025 menegaskan bahwa penguatan kemandirian ekonomi nasional membutuhkan sinergi kebijakan yang komprehensif. BI menekankan pentingnya koordinasi erat dengan pemerintah, baik dalam pengelolaan fiskal maupun dalam kebijakan sektor riil. Dukungan terhadap industrialisasi, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan jangka panjang.

Bagi masyarakat, kebijakan BI di sektor pembayaran memberi manfaat langsung berupa kemudahan transaksi, biaya lebih efisien, dan akses yang lebih luas pada layanan keuangan modern. Bagi UMKM, digitalisasi pembayaran membuka peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat kapasitas pencatatan dan manajemen keuangan. 

Dari sisi dunia usaha dan investor, stabilitas moneter dan kejelasan arah kebijakan memberi sinyal positif bagi iklim investasi. Keseluruhan agenda PTBI Tahun 2025 menunjukkan bahwa BI tidak hanya berperan menjaga stabilitas jangka pendek, melainkan mengarahkan transformasi jangka panjang yang lebih fundamental. 

Dengan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang saling menguatkan, BI berupaya memastikan bahwa perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi, lebih inklusif, dan lebih tahan terhadap gejolak global. Komitmen pada digitalisasi dan sinergi antarkebijakan menjadi pijakan utama dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mandiri.