Cara Elegan Bank Indonesia Mengawal Ekonomi Indonesia di Tengah Badai

TAHUN 2025 bukanlah arena yang ramah bagi ekonomi global. Ancaman fragmentasi perdagangan yang menajam, tensi geopolitik yang memanas, dan volatilitas aliran modal asing menjadi 'awan mendung' yang membayangi banyak negara berkembang. Namun di tengah ketidakpastian, Bank Indonesia (BI) dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 justru mengirimkan sinyal optimistis, Indonesia harus tetap tangguh dan mandiri.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan masa depan ekonomi Indonesia tak hanya tumbuh, tetapi juga punya daya tahan menghadapi guncangan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berada di kisaran 4,7% sampai 5,5%. 

Untuk mencapai target tersebut, BI menerapkan dua strategi, yaitu kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran mendorong pertumbuhan (pro-growth). 

Baca juga : Sinergi Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tangguh dan Mandiri

Rupiah digital: uang digital masa depan

Bank Indonesia merespons serius fenomena shadow currency dan aset kripto swasta yang berisiko tinggi serta minim regulasi. Sebagai langkah konkret, BI mempercepat Proyek Garuda untuk mengembangkan Rupiah Digital sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC) yang berdaulat.

Berbeda dengan kripto yang fluktuatif, Rupiah Digital adalah simbol kedaulatan negara di ranah maya. Pada 2026, proyek ini akan memasuki fase eksperimentasi lanjutan yang krusial. BI akan menguji coba securities ledger dan tokenisasi aset keuangan. Bagi generasi yang melek teknologi, langkah ini adalah bukti bahwa BI sedang memodernisasi pasar keuangan agar lebih efisien, sekaligus memastikan rupiah tetap menjadi satu-satunya tuan rumah yang sah, baik di dompet fisik maupun dompet digital.

QRIS: jembatan UMKM menuju pasar global

Jika Rupiah Digital adalah visi masa depan, maka Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah pahlawan hari ini. Data per Oktober 2025 menunjukkan capaian fantastis, pengguna QRIS tembus 58,30 juta dengan lonjakan volume transaksi mencapai 139,45% secara tahunan (year-on-year).

Baca juga : Mengintegrasikan Nilai Ekonomi Rabbani dan Digitalisasi: Peran GenBI sebagai Katalis Percepatan Menuju Indonesia Emas 2045

Namun, yang paling menarik adalah ekspansi QRIS lintas negara (cross-border). Konektivitas yang sudah terjalin dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang kini sedang diperluas ke Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Bayangkan dampaknya bagi pelaku UMKM kita. Turis asing bisa jajan di warung lokal menggunakan mata uang mereka, dan pedagang kita menerima rupiah secara instan. Transaksi jadi murah, transparan, dan inklusif.

Inovasi juga tak berhenti di situ. BI memperkenalkan fitur QRIS Tap berbasis NFC (tanpa pindai) untuk mempercepat transaksi. Keberpihakan pada ekonomi wong cilik pun terlihat nyata lewat kebijakan tarif nol persen (0%) bagi merchant badan layanan umum (BLU) dan penyedia layanan publik. Digitalisasi tidak boleh membebani sektor dasar.

Evolusi New BI-FAST

Untuk menopang lalu lintas uang digital yang kian padat, BI melakukan peremajaan total infrastrukturnya lewat New BI-FAST. Sistem ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan perombakan arsitektur menjadi modular yang lebih tangguh.

Apa artinya bagi nasabah? BI-FAST kini disiapkan menangani lonjakan volume transaksi masif tanpa downtime. Fitur-fitur baru seperti transfer massal (bulk transfer), pembayaran berbasis permintaan (request for payment), hingga pendebitan langsung (direct debit) terus dioptimalkan. Infrastruktur ini disiapkan menjadi tulang punggung transaksi nasional yang beroperasi 24 jam non-setop, memastikan nadi ekonomi tidak pernah tidur.

Amunisi makroprudensial yang pro-pertumbuhan

Stabilitas moneter saja tidak cukup untuk memacu ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial pada 2026 diarahkan tetap longgar (pro-growth) untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Senjata utamanya adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI memberikan hadiah berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank yang rajin menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Sektor apa saja? Hilirisasi, perumahan, pariwisata, hingga ekonomi hijau menjadi target utamanya.

Dampaknya tidak main-main. Hingga November 2025, total suntikan likuiditas insentif ini telah mencapai Rp404,6 triliun. Tak hanya itu, BI juga melonggarkan aturan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Tujuannya jelas: memberikan keleluasaan bagi perbankan dalam mengelola dana agar keran kredit ke sektor riil mengalir deras.

Menuju Indonesia emas

PTBI 2025 menegaskan satu pesan penting: sinergi adalah kunci. Dengan fondasi digital yang kokoh lewat QRIS dan Rupiah Digital, serta dukungan likuiditas yang terukur lewat KLM, Indonesia punya modal kuat. Kita tidak sekadar bertahan menjadi penonton di tengah gejolak global, tetapi proaktif menciptakan sumber pertumbuhan baru. Rupiah yang berdaulat, fisik maupun digital, akan menjadi modal utama bangsa ini melangkah pasti menuju visi Indonesia Emas.