Memperkuat Ekonomi Digital Indonesia, Agenda Strategis BI melalui PTBI 2025

PERTEMUAN Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menjadi titik penting untuk Bank Indonesia dalam menegaskan arah kebijakan strategis saat menghadapi tantangan serta peluang di ekonomi modern. Tahun 2025 direncanakan sebagai tahap percepatan transformasi nasional, dengan sistem pembayaran tunai mulai beralih ke ekosistem keuangan digital yang lebih efisien, cepat, dan inklusif. 

Perubahan itu bukan hanya sekadar aspek teknis, melainkan juga merupakan langkah besar untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki infrastruktur pembayaran yang cukup kompetitif di tingkat global dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. 

Dengan adanya PTBI 2025, BI menekankan bahwa menjaga stabilitas moneter tetap menjadi dasar utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap nilai rupiah. Stabilitas ini penting agar peralihan ke sistem pembayaran digital dapat dilakukan secara terukur tanpa menimbulkan risiko pada inflasi, kurs, serta ketahanan sektor keuangan. 

Baca juga : Cara Elegan Bank Indonesia Mengawal Ekonomi Indonesia di Tengah Badai

Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, BI memandang digitalisasi sebagai strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. 

BI mengusung tiga pilar strategis dalam hal ini. Pilar pertama adalah digitalisasi sistem pembayaran, yang mencakup penggunaan teknologi seperti QRIS dan BI-FAST, untuk menciptakan transaksi yang lebih cepat, variatif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. 

Pilar kedua adalah modernisasi dan pengelolaan uang rupiah, baik dalam format fisik maupun digital, untuk memastikan ketersediaan uang yang aman, bersih, dan dapat diandalkan, sekaligus mempersiapkan dasar bagi penggunaan rupiah digital di masa mendatang. 

Baca juga : Sinergi Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tangguh dan Mandiri

Pilar ketiga adalah memperkuat inklusi keuangan dan ketahanan ekonomi, dengan memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh kota besar, tetapi juga mencapai daerah terpencil, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta masyarakat yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap layanan keuangan. 

Dengan tiga pilar tersebut, PTBI 2025 menunjukkan komitmen BI dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih modern, fleksibel, dan inklusif sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Digitalisasi Sistem Pembayaran

Salah satu prioritas utama PTBI 2025 adalah mempercepat penggunaan pembayaran digital sebagai bagian dari perubahan menuju sistem pembayaran nasional yang lebih efisien dan kompetitif. Proses digitalisasi ini tidak hanya bertujuan memudahkan transaksi bagi warga, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan terhubung. 

Melalui penerapan berbagai alat penting seperti QRIS dan BI-FAST, Bank Indonesia berupaya menyediakan layanan pembayaran yang cepat, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. QRIS menjadi komponen utama dalam proses digitalisasi tersebut.

Sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR, QRIS memungkinkan pembeli dan usaha, termasuk UMKM di berbagai wilayah, menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dan penyedia layanan hanya dengan satu kode universal. Standardisasi itu mempermudah penggunaan berbagai kode QR yang berbeda, mempercepat proses pembayaran, serta mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. 

Bagi UMKM, QRIS memberikan kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme usaha, memperluas pasar, serta melakukan transaksi tanpa ketergantungan pada uang tunai yang berisiko tinggi dan tidak efisien.

Di sisi lain, BI-FAST hadir sebagai sistem transfer dana secara real-time yang memperkuat hubungan antarbank dan penyelenggara layanan keuangan lainnya.  BI-FAST memungkinkan proses transfer dana yang dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan biaya yang lebih rendah. Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis transaksi, mulai dari transfer antar pribadi, pembayaran tagihan, hingga transaksi bisnis skala besar.

Kehadiran BI-FAST membantu mempercepat aliran dana dalam perekonomian, meningkatkan efisiensi sektor keuangan, serta memudahkan transaksi lintas platform tanpa hambatan waktu. Dengan kerja sama QRIS dan BI-FAST, Bank Indonesia membangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi penggerak penting bagi inklusi keuangan nasional. Dengan memperluas akses layanan pembayaran digital, Bank Indonesia membantu warga yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank untuk terhubung dengan layanan keuangan formal melalui dompet digital, aplikasi perbankan, dan penyedia layanan pembayaran yang kompatibel dengan QRIS dan BI-FAST. Hal ini membuka peluang peningkatan literasi keuangan, akses pembiayaan bagi UMKM, serta pengelolaan transaksi yang lebih transparan dan terdokumentasi. Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan akses dan memperkuat dasar ekonomi digital Indonesia secara menyeluruh.

Dari Rupiah Fisik ke Rupiah Digital 

PTBI 2025 tidak hanya fokus pada pergeseran ke sistem pembayaran digital, tetapi juga menjadikan pengelolaan uang rupiah sebagai agenda penting. Dalam hal ini, Bank Indonesia berusaha untuk menemukan keseimbangan antara keperluan masyarakat akan uang fisik dan tuntutan perkembangan yang mendorong penggunaan uang digital. 

Tujuannya adalah untuk memastikan rupiah yang melambangkan kedaulatan negara, tetap berfungsi dengan baik, aman, serta mendukung aktivitas ekonomi nasional di tengah kemajuan teknologi global.
 
Bank Indonesia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan serta kualitas uang rupiah fisik. Ini termasuk menyebarkan uang tunai ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk area 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta menghancurkan uang yang tidak layak digunakan dan menggantinya dengan yang baru. 

Dengan pengelolaan distribusi yang efisien, masyarakat bisa terus mendapatkan akses ke uang tunai, terutama bagi sektor dan kelompok yang masih bergantung pada transaksi fisik. Hal ini sangat penting karena Indonesia memiliki beragam karakteristik geografis, sehingga akses terhadap uang tunai harus tetap terjamin untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi. 

Di sisi lain, BI juga beradaptasi terhadap tren global dengan mempersiapkan konsep rupiah digital atau CBDC. Rupiah digital direncanakan sebagai bentuk baru uang dari bank sentral yang bisa digunakan untuk transaksi digital dengan keamanan tinggi, efisiensi yang lebih baik, dan kemampuan untuk terhubung dengan berbagai alat pembayaran modern. 

Jika dikembangkan, rupiah digital berpotensi menjadi penghubung antara sistem keuangan tradisional dan ekonomi digital masa depan, mengurangi ketergantungan pada uang fisik, dan menekan biaya logistik serta distribusi uang tunai.
 
Selain efisiensi, rupiah digital juga menawarkan keuntungan strategis dalam hal keamanan dan pengawasan transaksi. Berbeda dengan uang fisik yang rentan terhadap pemalsuan, uang digital memiliki sistem autentikasi berlapis yang membuatnya sulit untuk disalahgunakan. BI juga dapat memantau aliran transaksi secara real-time untuk mendukung upaya pemberantasan aktivitas ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. 

Modernisasi sistem uang ini tidak hanya inovasi dalam teknologi, tetapi juga penegasan bahwa uang berfungsi ganda: sebagai alat tukar dan instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan menggabungkan uang fisik yang teratur dan rupiah digital yang fleksibel, Indonesia dapat memasuki fase baru dalam transformasi sistem keuangan, memastikan bahwa rupiah tetap kuat dan relevan dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin digital.

Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global 

Meskipun fokus utama dalam PTBI 2025 adalah pada transformasi digital, Bank Indonesia menegaskan pentingnya stabilitas makro ekonomi sebagai dasar utama untuk mempertahankan ketahanan ekonomi negara. Tanpa kondisi makro yang stabil mencakup inflasi yang terjaga, nilai tukar yang tidak berfluktuasi, dan cukupnya likuiditas dalam sistem keuangan transformasi digital tidak akan memberikan hasil yang maksimal. 

Bank Indonesia menekankan bahwa pengendalian inflasi akan selalu menjadi fokus utama. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan daya saing ekonomi, dan menyebabkan ketidakpastian. Dengan demikian, BI akan terus mempertahankan kebijakan suku bunga yang responsif terhadap kondisi global dan domestik, agar inflasi tetap berada di dalam batasan yang ditetapkan pemerintah. 

Di samping itu, BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menggunakan berbagai instrumen moneter, intervensi pasar, serta penguatan cadangan devisa. 

Dalam situasi ketidakpastian global, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan suku bunga bank sentral internasional, dan ketegangan geopolitik, stabilitas rupiah sangat penting untuk melindungi aktivitas impor, investasi, dan sektor-sektor strategis lainnya. Nilai tukar yang stabil juga menjamin bahwa integrasi sistem pembayaran digital tidak menghadirkan risiko baru bagi kepercayaan masyarakat. 

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah likuiditas dalam sistem keuangan. BI memastikan jumlah uang beredar tetap pada level yang sehat, sehingga lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan rumah tangga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar. 

Melalui kebijakan makroprudensial yang mendukung dan terarah, BI juga menjaga kesehatan sektor perbankan serta mengurangi risiko sistemik. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital, seperti bank digital, dompet digital, dan platform pembayaran lainnya, dapat tumbuh dalam ekosistem yang aman dan stabil. 

Secara keseluruhan, kebijakan stabilitas makro ini menunjukkan bahwa BI memandang transformasi digital sebagai lebih dari sekadar perubahan teknis, melainkan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Dengan menjaga inflasi, nilai tukar, dan likuiditas tetap dalam kondisi stabil, BI memastikan bahwa penerapan teknologi keuangan berlangsung dengan baik, aman, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dunia usaha. Transformasi digital yang kokoh hanya dapat terwujud di atas fondasi makro ekonomi yang stabil, dan inilah komitmen BI dalam PTBI 2025.

Transformasi Ekonomi Nasional

Kebijakan yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST serta pembaruan pengelolaan uang rupiah, memberikan perubahan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi UMKM, masyarakat yang masih belum memiliki akses ke layanan keuangan, dan keseluruhan transformasi ekonomi nasional. 

PTBI 2025 tidak hanya memandang kebijakan ini sebagai inovasi dalam teknologi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi inklusif dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern. 

Bagi UMKM dan para pelaku usaha kecil dan menengah, digitalisasi pembayaran membawa dampak yang signifikan. Dengan adanya QRIS, pemilik usaha kini tidak perlu memiliki banyak QR code dari berbagai penyedia layanan. Hanya dengan satu kode, mereka dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi keuangan. 

Hal itu mengurangi kerumitan dalam operasional, menekan biaya admnistrasi, dan mempercepat proses transaksi. Akses ke pembayaran digital juga memungkinkan perputaran modal yang lebih cepat karena dana diterima dalam waktu nyata, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah mengatur persediaan, membeli bahan baku, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka. 

Dampak positif tidak hanya berhenti di sini. Peningkatan dalam pembayaran digital juga mendukung terbentuknya ekonomi yang lebih inklusif. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mendapatkan akses pada layanan perbankan tradisional sekarang dapat menggunakan berbagai platform keuangan digital yang terhubung dengan QRIS atau BI-FAST. 

Jadi, sistem keuangan tidak lagi bergantung hanya pada cabang bank atau ATM, tetapi dapat diakses langsung dari telepon seluler. Langkah ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses layanan keuangan dan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk bertransaksi, menabung, atau mengembangkan usaha mikro. 

Lebih jauh, digitalisasi pembayaran menghasilkan pembukuan transaksi yang lebih teratur dan transparan. Bagi pelaku UMKM yang sering mengalami kesulitan dalam pembukuan, transaksi secara digital membantu mereka untuk memiliki catatan transaksi yang jelas dan terdokumentasi secara otomatis. 

Pembukuan yang baik menjadi syarat penting untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan data transaksi yang tepat, UMKM akan lebih gampang memperoleh pinjaman produktif, modal usaha, atau program pembiayaan dari pemerintah. 

Secara keseluruhan, kebijakan ini berperan sebagai penggerak transformasi ekonomi nasional. Sistem pembayaran digital mengurangi ketergantungan pada uang tunai, menekan biaya distribusi dan masalah keamanan, serta mempercepat peredaran uang. 

Dengan adanya transaksi yang lebih efisien, biaya operasional sektor usaha bisa ditekan, sehingga daya saing ekonomi meningkat. Modernisasi rupiah, baik fisik maupun potensi rupiah digital, juga memastikan Indonesia dapat mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin digital. 

Akhirnya, kebijakan yang diusung dalam PTBI 2025 menunjukkan komitmen BI untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, efisien, dan modern. Digitalisasi pembayaran bukan sekadar masalah teknologi, melainkan juga tentang menciptakan dasar ekonomi yang lebih kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Tantangan dan Catatan Kritis 

Proses peralihan ke ekosistem keuangan digital melalui PTBI 2025 memang menghadirkan banyak peluang strategis bagi perekonomian negara. Namun, seperti halnya pergeseran besar dalam sistem ekonomi, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar penerapannya dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. 

Salah satu tantangan utama ialah pemahaman tentang keuangan dan teknologi digital. Walaupun penggunaan QRIS, BI-FAST, serta potensi uang digital membawa kemudahan dan efisiensi, tidak semua orang mampu memahami cara kerja sistem tersebut. Kelompok usia tua, masyarakat di desa, atau individu yang sebelumnya tidak terlibat dengan layanan perbankan digital biasanya mengalami kesulitan untuk beradaptasi. 

Kekurangan dalam pemahaman dapat menimbulkan kebingungan atau membuat mereka rentan terhadap penipuan digital. Oleh karena itu, pendidikan publik yang berkelanjutan sangat penting untuk kesuksesan transformasi ini. 

Tantangan selanjutnya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Daerah yang memiliki akses internet terbatas atau jaringan yang tidak stabil akan kesulitan dalam mengadopsi metode pembayaran digital. 

Meskipun QRIS hanya memerlukan koneksi dasar, tetap saja dibutuhkan jaringan minimal untuk memproses transaksi. Tanpa adanya pemerataan infrastruktur seperti koneksi internet yang memadai, pasokan listrik yang stabil, dan perangkat yang terjangkau, digitalisasi sistem pembayaran dapat menjadi tidak merata dan berpotensi memperlebar jurang antara area perkotaan dan pedesaan. 

Selain itu, keberhasilan peralihan digital sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan baru. Pengguna perlu diyakinkan bahwa transaksi digital itu aman, diawasi oleh otoritas yang berwenang, dan tidak menimbulkan risiko terhadap dana yang mereka miliki. 

Kekhawatiran akan pencurian data, kebocoran informasi pribadi, atau kesalahan dalam transaksi dapat mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke sistem digital. Oleh karena itu, BI dan sektor keuangan harus memperkuat perlindungan konsumen, menjamin keamanan data, dan memberikan informasi yang jelas serta transparan kepada masyarakat. 

Di sisi lain, penerapan sistem pembayaran digital serta potensi rupiah digital memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Pengaturan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan teknologi, seperti tindakan pencucian uang, pendanaan ilegal, atau penipuan digital. 

Regulasi yang tepat harus dirancang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, tanpa menghambat inovasi. Pengawasan yang efisien juga menjadi bagian krusial untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. 

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, PTBI 2025 bukan hanya sekadar agenda transformasi teknologi, melainkan juga proses penyesuaian sosial, pendidikan publik, serta perbaikan struktur pendukung. Pendekatan yang menyeluruh dibutuhkan agar perubahan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Kesimpulan 

PTBI 2025 adalah cerminan dari langkah strategis yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menyiapkan dasar ekonomi nasional agar dapat memasuki era digital dengan lebih berkualitas, terarah, dan berkelanjutan. 

Dengan kebijakan-kebijakan yang telah dipresentasikan, BI menunjukkan bahwa transformasi digital lebih dari sekadar penggunaan teknologi terbaru; ini juga melibatkan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap perubahan global. 

Contoh, QRIS dan BI-FAST, menunjukkan bahwa BI berusaha memberikan sistem pembayaran yang lebih cepat, terjangkau, serta mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini utamanya untuk pelaku UMKM dan individu yang baru mulai menggunakan layanan keuangan formal. 

Selain itu, usaha untuk modernisasi uang rupiah, termasuk eksplorasi rupiah digital, menunjukkan kesiapan Indonesia untuk melangkah ke tahap baru dalam perkembangan instrumen keuangan nasional. Tujuan dari modernisasi ini bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah percepatan teknologi global. 

Namun, PTBI 2025 juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk pada aspek moneter, kurs, dan likuiditas, agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengabaikan hal tersebut. 

BI menganggap stabilitas sebagai syarat penting supaya proses transformasi digital bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya stabilitas, penerapan teknologi keuangan digital bisa mengalami kendala dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih besar. 

Untuk itu, kebijakan pada PTBI 2025 mengusung pendekatan yang menyeluruh: memperkuat sistem pembayaran yang modern, menjaga kesehatan ekonomi makro, meningkatkan literasi digital, memperluas akses keuangan, dan menciptakan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Jika semua aspek ini diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, PTBI 2025 memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan, seperti memperkuat UMKM, meningkatkan akses keuangan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. 

Dengan demikian, PTBI 2025 lebih dari sekadar sebuah agenda tahunan atau sekumpulan kebijakan teknis, melainkan merupakan cetak biru untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih digital, inklusif, dan kompetitif. Kebijakan dan dokumentasi ini menjadi panduan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan masyarakat, dalam upaya bersama membangun ekosistem ekonomi yang lebih modern dan tangguh dalam menghadapi perubahan global.

 

Daftar Referensi:

Bank Indonesia. (2025). Press Release: Bank Indonesia Perkuat Sinergi Kebijakan untuk Stabilitas dan Transformasi Ekonomi pada PTBI 2025. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2728525.aspx

Bank Indonesia. (2025). Sambutan Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/Sambutan-GBI-PTBI-2025.aspx

Bank Indonesia. (2025). Buku PTBI 2025: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Transformasi Nasional. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Buku_PTBI_2025.pdf

Bank Indonesia. (2025). Paparan Gubernur Bank Indonesia pada PTBI 2025. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Paparan_Gubernur_Bank_Indonesia_PTBI_2025.pdf