Purbaya Dukung Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo, Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang akan mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk diketahui Thomas merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, perpindahan tersebut jakan memperkaya pengalaman Thomas, khususnya dalam memahami kebijakan moneter setelah sebelumnya berkecimpung di sektor fiskal.

“Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Sudah di fiskal, sekarang kalau masuk ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Baca juga : Purbaya: Pertukaran Jabatan Wamenkeu dan Deputi tak Ganggu Independensi Bank Indonesia

Dalam wacana tersebut, Thomas A. M. Djiwandono disebut akan mengisi posisi Deputi Gubernur BI, sementara Deputi Gubernur BI saat ini, Juda Agung, akan bergeser menjadi Wakil Menteri Keuangan. Menanggapi hal itu, Purbaya mengaku telah mendengar informasi serupa dan berencana bertemu dengan Juda Agung untuk membahas lebih lanjut.

“Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu Pak Juda, mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia seperti apa,” katanya.

Purbaya menilai pertukaran posisi tersebut sebagai hal yang wajar dan seimbang. Ia juga menanggapi isu bahwa kunjungan Thomas dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI sebelumnya merupakan bagian dari proses pembelajaran. 

Baca juga : Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ekonom Khawatirkan Intervensi Fiskal ke Sektor Moneter

“Pak Thomas kan sudah mengintip dua kali (ke RDG BI). Jadi kalau pindah ke sana juga cukup, saya pikir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan meskipun terdapat wacana pertukaran posisi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, independensi BI tetap terjaga dan tidak akan terpengaruh oleh intervensi pemerintah. Ia menepis anggapan masuknya pejabat BI ke Kemenkeu atau sebaliknya akan mengganggu independensi kebijakan moneter.

“Soal independensi, kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” tegasnya.

Ia menjelaskan, koordinasi antara pemerintah dan BI dilakukan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meski masing-masing tetap independen.  (H-4)