Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa kinerja pemerintah dalam penyerapan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan pada tahun ini tidak terlalu baik.
"Kita tahu di Januari, Februari penyerapan sangat rendah sekali, bahkan pertumbuhannya minus gitu kan. Ini kenapa terjadi? Ada masalah Core Tax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei itu masih minus," ucap Huda di Kantor Celios, Jakarta, Kamis (4/9).
Sebagaimana diketahui, realisasi pajak hingga Mei 2025 hanya berada di angka 31,21%. Huda menegaskan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi di Mei sudah 38% dan di 2023 bahkan sudah mencapai 48%.
"Di tahun ini itu 31,21%. Begitu juga dengan realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini. Padahal kalau kita lihat di tahun depan itu penerimaan perpajakan itu naik 13%. Jangan lupa juga kita sudah tidak ada PNBP karena dividen itu ditarik ke Danantara," terang Huda.
Oleh karenanya, Huda menilai bahwa pemerintah memiliki tugas yang sangat berat karena tumpuan utama penerimaan Indonesia sendiri berada di sektor perpajakan yang mana hingga Mei tahun ini masih berada di angka minus.
"Bagaimana mungkin sebenarnya Menteri dengan kinerja yang boleh dibilang buruk ini harus mengamban penerimaan perpajakan hingga 13%. Ini yang jadi alasan kita mengapa Sri Mulyani itu harus dievaluasi bahkan dicopot," tukasnya. (E-3)
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved