Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa kinerja pemerintah dalam penyerapan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan pada tahun ini tidak terlalu baik.
"Kita tahu di Januari, Februari penyerapan sangat rendah sekali, bahkan pertumbuhannya minus gitu kan. Ini kenapa terjadi? Ada masalah Core Tax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei itu masih minus," ucap Huda di Kantor Celios, Jakarta, Kamis (4/9).
Sebagaimana diketahui, realisasi pajak hingga Mei 2025 hanya berada di angka 31,21%. Huda menegaskan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi di Mei sudah 38% dan di 2023 bahkan sudah mencapai 48%.
"Di tahun ini itu 31,21%. Begitu juga dengan realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini. Padahal kalau kita lihat di tahun depan itu penerimaan perpajakan itu naik 13%. Jangan lupa juga kita sudah tidak ada PNBP karena dividen itu ditarik ke Danantara," terang Huda.
Oleh karenanya, Huda menilai bahwa pemerintah memiliki tugas yang sangat berat karena tumpuan utama penerimaan Indonesia sendiri berada di sektor perpajakan yang mana hingga Mei tahun ini masih berada di angka minus.
"Bagaimana mungkin sebenarnya Menteri dengan kinerja yang boleh dibilang buruk ini harus mengamban penerimaan perpajakan hingga 13%. Ini yang jadi alasan kita mengapa Sri Mulyani itu harus dievaluasi bahkan dicopot," tukasnya. (E-3)
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved