Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa kinerja pemerintah dalam penyerapan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan pada tahun ini tidak terlalu baik.
"Kita tahu di Januari, Februari penyerapan sangat rendah sekali, bahkan pertumbuhannya minus gitu kan. Ini kenapa terjadi? Ada masalah Core Tax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei itu masih minus," ucap Huda di Kantor Celios, Jakarta, Kamis (4/9).
Sebagaimana diketahui, realisasi pajak hingga Mei 2025 hanya berada di angka 31,21%. Huda menegaskan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi di Mei sudah 38% dan di 2023 bahkan sudah mencapai 48%.
"Di tahun ini itu 31,21%. Begitu juga dengan realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini. Padahal kalau kita lihat di tahun depan itu penerimaan perpajakan itu naik 13%. Jangan lupa juga kita sudah tidak ada PNBP karena dividen itu ditarik ke Danantara," terang Huda.
Oleh karenanya, Huda menilai bahwa pemerintah memiliki tugas yang sangat berat karena tumpuan utama penerimaan Indonesia sendiri berada di sektor perpajakan yang mana hingga Mei tahun ini masih berada di angka minus.
"Bagaimana mungkin sebenarnya Menteri dengan kinerja yang boleh dibilang buruk ini harus mengamban penerimaan perpajakan hingga 13%. Ini yang jadi alasan kita mengapa Sri Mulyani itu harus dievaluasi bahkan dicopot," tukasnya. (E-3)
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Bea Cukai Sumbagtim capai penerimaan Rp759 miliar atau 190% dari target. Dorong hilirisasi, jaga pengawasan, dan dukung Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved