Kornas Kawan Indonesia Soroti Penyelundupan Barang Mewah di Batam

KOORDINATOR Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menyampaikan keprihatinannya atas praktik penyelundupan barang mewah secara ilegal di Batam. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah secara terbuka menyampaikan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kebocoran dan penyimpangan yang merugikan negara.

“Saya heran, Presiden sudah sangat tegas soal penyelundupan. Ini serius, jangan sampai Presiden dipermalukan oleh pembangkangan anak buah sendiri,” kata Darmawan dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/5).

Pernyataan Darmawan mengacu pada temuan penyelundupan sparepart mobil mewah dan motor yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada sekitar April 2025 yang diduga tidak sesuai dengan keterangan dalam dokumen pengiriman. Barang tersebut, menurut laporan, berasal dari luar negeri dan dicatat dalam dokumen resmi sebagai barang kebutuhan sehari-hari.

Baca juga : Prabowo Angkat Eks Tersangka Korupsi, KPK Ingatkan Potensi Rasuah Penerimaan Negara tak Kalah Berbahaya

Barang-barang tersebut kemudian diduga dibawa ke sebuah gudang penyimpanan di kawasan industri setempat. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, lokasi tersebut saat ini menyimpan sejumlah kendaraan dan perlengkapan mewah yang dicurigai akan dipindahkan ke wilayah lain di Indonesia.

Menurutnya, hal ini berpotensi besar merugikan negara baik dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi daya saing industri dalam negeri.

“Ini jelas musuh ekonomi negara. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan runtuh,” tegasnya.

Baca juga : Prabowo Ungkap Rp900 Triliun Uang Masyarakat Mengalir ke Luar Negeri untuk Judol

Presiden Prabowo telah menyinggung isu penyelundupan ini dalam saat berpidato di Musrenbang Nasional RPJMN 2025-2029, dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 30 Desember 2024.

Presiden Prabowo menilai adanya penyelundupan itu telah membahayakan kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, Prabowo meminta kepada jajaran menteri dan aparat di pemerintahannya untuk berupaya menghentikan kebocoran tersebut. Menurut dia, kebocoran itu bisa berhenti bila ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Prabowo meminta kebocoran ini digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk membenahi diri dengan mengutamakan kepentingan rakyat. "Kita gunakan ini untuk membersihkan diri, sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita," kata Prabowo. (P-4)