Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini disampaikannya menyusul kasus meninggalnya Rizal Sampurna, warga asal Jawa Timur yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.
Jenazah Rizal telah tiba di rumah orang tuanya di Klatak, Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, pada Senin (13/5).
Menanggapi insiden tersebut, Willy menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian yang menimpa Rizal. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Willy menyadari adanya kritik dari berbagai pihak terkait kasus ini. “Kritik terhadap proses ini harus dilihat dalam kerangka yang konstruktif untuk terus membangun sistem yang lebih baik,” kata Willy saat dihubungi, Selasa (13/2).
Menurut Willy, kasus TPPO seperti yang menimpa Rizal maupun kasus-kasus lainnya mencerminkan lemahnya pengawasan dalam skema pengiriman PMI melalui jalur resmi ke luar negeri.
“Harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya,” ujar Willy.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika prosesnya tidak melalui jalur resmi.
Selain itu, Willy mengajak seluruh elemen pemerintah untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya menjadi PMI secara ilegal, terutama dengan melibatkan peran pemerintah desa.
“Desa-desa perlu mengambil peran tanggung jawab untuk mengedukasi warganya agar tidak mudah menerima janji muluk bekerja di luar negeri,” tutup Willy. (Ndf/I-1)
LEBIH dari 10 ribu warga negara Indonesia (WNI) dalam lima tahun terakhir ini terlibat dalam aktivitas online scam yang tersebar di 10 negara.
WAKIL Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan, saat ini ada tren peningkatan kasus penipuan online atau online scam di Kamboja.
Orangtua dari salah satu korban online scam di Kamboja yang berasal dari Bogor, menyatakan meyakini anaknya menjadi korban penipuan sindikat yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa judi online (judol) dan penipuan online (online scam) jadi urutan teratas kejahatan siber di Indonesia.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved