Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini disampaikannya menyusul kasus meninggalnya Rizal Sampurna, warga asal Jawa Timur yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.
Jenazah Rizal telah tiba di rumah orang tuanya di Klatak, Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, pada Senin (13/5).
Menanggapi insiden tersebut, Willy menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian yang menimpa Rizal. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Willy menyadari adanya kritik dari berbagai pihak terkait kasus ini. “Kritik terhadap proses ini harus dilihat dalam kerangka yang konstruktif untuk terus membangun sistem yang lebih baik,” kata Willy saat dihubungi, Selasa (13/2).
Menurut Willy, kasus TPPO seperti yang menimpa Rizal maupun kasus-kasus lainnya mencerminkan lemahnya pengawasan dalam skema pengiriman PMI melalui jalur resmi ke luar negeri.
“Harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya,” ujar Willy.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika prosesnya tidak melalui jalur resmi.
Selain itu, Willy mengajak seluruh elemen pemerintah untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya menjadi PMI secara ilegal, terutama dengan melibatkan peran pemerintah desa.
“Desa-desa perlu mengambil peran tanggung jawab untuk mengedukasi warganya agar tidak mudah menerima janji muluk bekerja di luar negeri,” tutup Willy. (Ndf/I-1)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa judi online (judol) dan penipuan online (online scam) jadi urutan teratas kejahatan siber di Indonesia.
PEMERINTAH Indonesia memulangkan 554 WNI korban online scam di Myanmar dan akhirnya tiba di Tanah Air pada Selasa (18/3).
Ke-554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Maret 2025.
SEDIKITNYA 84 WNI, tiga di antaranya ialah ibu hamil, terlibat praktik online scam atau penipuan daring di Myanmar.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) menyebut ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi perekrut aktif kegiatan online scam di Myanmar.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved