Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya menegaskan dukungan penuhnya arahan Presiden Prabowo agar Danantara melakukan evaluasi total seluruh jajaran Direksi BUMN yang ada sekarang.
"Saya kira secara fundamental peran dan tugas Danantara ke depan memang tidak mudah dan cukup berat. Di tengah kontroversi yang ada, saya pribadi dan barangkali semua pihak yang memantau atau bahkan mengkritisi keberadaan Danantara ini sesungguhnya pun menaruhkan harapan yang amat tinggi kepada Danantara agar dapat melakukan tugasnya dengan baik," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Selasa (29/4).
Asep juga menambahkan, tidak ada yang bisa menghentikan keraguan sebagian orang terhadap Danantara ini, kecuali dengan cara Danantara sendiri yang harus mampu membuktikan perannya dengan maksimal sesuai harapan semuanya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini menerangkan, bahwa Danantara harus menjadi instrumen badan usaha milik negara strategis yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Nah, kondisi ini tentunya akan sulit untuk diwujudkan apabila jajaran direksi pada 800an BUMN yang ada beserta anak cucu hingga cicitnya itu masih bergerak dalam kerangka berpikir dan bekerja yang tidak efisien, suka melakukan praktik curang dan moralnya tak dibenahi," tukas Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Lebih jauh Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini juga mengungkapkan, instruksi Presiden kepada Danantara agar melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN yang ada ini sangat masuk akal.
"Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN di republik ini memang harus dihentikan. Efisiensi di tubuh seluruh BUMN pun harus semakin dimaksimalkan. Puluhan bahkan mungkin ratusan trilyun bisa diselamatkan dan menjadi pendapatan negara jika hal ini bisa dilalukan," tandas Kang AW.
Melalui Danantara, tegasnya, seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa, penghasil pendapatan negara dan pembuka industri-industri baru melalui agenda hilirisasi dan penyerap tenaga kerja lokal yang massif.
"Pekerjaan rumah Danantara ini tentunya hanya akan bisa dilakukan apabila restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada dapat segera dilakukan agar efisiensinya terjadi, jajaran direksi, komisaris dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa pun dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien dan lebih gesit (agile)," terang Kang AW.
Instruksi dan arahan Presiden Prabowo kepada Danantara sesungguhnya adalah soal keniscayaan transformasi di tubuh BUMN yang memang harus menjadi keniscayaan.
"Atas dasar argumentasi ini, saya menyatakan mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini," pungkas Kang AW.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua direksi badan usaha milik negara meninggalkan praktik tata kelola menyimpang. Evaluasi atas kinerja direksi BUMN juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring dengan target besar yang dibebankan kepada lembaga ini.
”Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” kata Presiden dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore. (RO/*)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved