Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya menegaskan dukungan penuhnya arahan Presiden Prabowo agar Danantara melakukan evaluasi total seluruh jajaran Direksi BUMN yang ada sekarang.
"Saya kira secara fundamental peran dan tugas Danantara ke depan memang tidak mudah dan cukup berat. Di tengah kontroversi yang ada, saya pribadi dan barangkali semua pihak yang memantau atau bahkan mengkritisi keberadaan Danantara ini sesungguhnya pun menaruhkan harapan yang amat tinggi kepada Danantara agar dapat melakukan tugasnya dengan baik," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Selasa (29/4).
Asep juga menambahkan, tidak ada yang bisa menghentikan keraguan sebagian orang terhadap Danantara ini, kecuali dengan cara Danantara sendiri yang harus mampu membuktikan perannya dengan maksimal sesuai harapan semuanya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini menerangkan, bahwa Danantara harus menjadi instrumen badan usaha milik negara strategis yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Nah, kondisi ini tentunya akan sulit untuk diwujudkan apabila jajaran direksi pada 800an BUMN yang ada beserta anak cucu hingga cicitnya itu masih bergerak dalam kerangka berpikir dan bekerja yang tidak efisien, suka melakukan praktik curang dan moralnya tak dibenahi," tukas Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Lebih jauh Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini juga mengungkapkan, instruksi Presiden kepada Danantara agar melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN yang ada ini sangat masuk akal.
"Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN di republik ini memang harus dihentikan. Efisiensi di tubuh seluruh BUMN pun harus semakin dimaksimalkan. Puluhan bahkan mungkin ratusan trilyun bisa diselamatkan dan menjadi pendapatan negara jika hal ini bisa dilalukan," tandas Kang AW.
Melalui Danantara, tegasnya, seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa, penghasil pendapatan negara dan pembuka industri-industri baru melalui agenda hilirisasi dan penyerap tenaga kerja lokal yang massif.
"Pekerjaan rumah Danantara ini tentunya hanya akan bisa dilakukan apabila restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada dapat segera dilakukan agar efisiensinya terjadi, jajaran direksi, komisaris dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa pun dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien dan lebih gesit (agile)," terang Kang AW.
Instruksi dan arahan Presiden Prabowo kepada Danantara sesungguhnya adalah soal keniscayaan transformasi di tubuh BUMN yang memang harus menjadi keniscayaan.
"Atas dasar argumentasi ini, saya menyatakan mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini," pungkas Kang AW.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua direksi badan usaha milik negara meninggalkan praktik tata kelola menyimpang. Evaluasi atas kinerja direksi BUMN juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring dengan target besar yang dibebankan kepada lembaga ini.
”Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” kata Presiden dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore. (RO/*)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved