Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya menegaskan dukungan penuhnya arahan Presiden Prabowo agar Danantara melakukan evaluasi total seluruh jajaran Direksi BUMN yang ada sekarang.
"Saya kira secara fundamental peran dan tugas Danantara ke depan memang tidak mudah dan cukup berat. Di tengah kontroversi yang ada, saya pribadi dan barangkali semua pihak yang memantau atau bahkan mengkritisi keberadaan Danantara ini sesungguhnya pun menaruhkan harapan yang amat tinggi kepada Danantara agar dapat melakukan tugasnya dengan baik," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Selasa (29/4).
Asep juga menambahkan, tidak ada yang bisa menghentikan keraguan sebagian orang terhadap Danantara ini, kecuali dengan cara Danantara sendiri yang harus mampu membuktikan perannya dengan maksimal sesuai harapan semuanya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini menerangkan, bahwa Danantara harus menjadi instrumen badan usaha milik negara strategis yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Nah, kondisi ini tentunya akan sulit untuk diwujudkan apabila jajaran direksi pada 800an BUMN yang ada beserta anak cucu hingga cicitnya itu masih bergerak dalam kerangka berpikir dan bekerja yang tidak efisien, suka melakukan praktik curang dan moralnya tak dibenahi," tukas Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Lebih jauh Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini juga mengungkapkan, instruksi Presiden kepada Danantara agar melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN yang ada ini sangat masuk akal.
"Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN di republik ini memang harus dihentikan. Efisiensi di tubuh seluruh BUMN pun harus semakin dimaksimalkan. Puluhan bahkan mungkin ratusan trilyun bisa diselamatkan dan menjadi pendapatan negara jika hal ini bisa dilalukan," tandas Kang AW.
Melalui Danantara, tegasnya, seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa, penghasil pendapatan negara dan pembuka industri-industri baru melalui agenda hilirisasi dan penyerap tenaga kerja lokal yang massif.
"Pekerjaan rumah Danantara ini tentunya hanya akan bisa dilakukan apabila restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada dapat segera dilakukan agar efisiensinya terjadi, jajaran direksi, komisaris dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa pun dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien dan lebih gesit (agile)," terang Kang AW.
Instruksi dan arahan Presiden Prabowo kepada Danantara sesungguhnya adalah soal keniscayaan transformasi di tubuh BUMN yang memang harus menjadi keniscayaan.
"Atas dasar argumentasi ini, saya menyatakan mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini," pungkas Kang AW.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua direksi badan usaha milik negara meninggalkan praktik tata kelola menyimpang. Evaluasi atas kinerja direksi BUMN juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring dengan target besar yang dibebankan kepada lembaga ini.
”Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” kata Presiden dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore. (RO/*)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved