Pertamina tidak Boleh Jadi Beban Danantara

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk semaksimal mungkin melakukan perbaikan dalam hal tata kelola perusahaan pengelolaan minyak negara berikut anak cucu perusahaannya. Sebagai perusahaan plat merah yang mengelola industri strategis, legislator dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini menyatakan bahwa Pertamina harus mampu mengembalikan citra dan kepercayaan publik. 

Terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ada Pertamina di dalamnya. "Saya kira menjadi amat penting bagi Pak Simon dan teman-teman yang tersisa dan masih bersih ini mampu me-recovery, memulihkan, dan mengembalikan citra di hadapan publik, yang akan berdampak juga pada Danantara," tandas Asep Wahyuwijaya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri di ruang rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Asep juga memaparkan, Danantara yang dilahirkan bersama-sama di ruang rapat Komisi VI DPR tersebut,  sebagaimana diketahui direspons kurang positif oleh publik. Padahal mereka sama sekali belum bekerja, tetapi sudah dipertanyakan soal kemampuan dan kesanggupannya termasuk soal kekhawatiran terjadi fraud. 

Baca juga : Asep Wahyuwijaya Dukung Efisiensi tapi Kementerian Harus Selaras dengan Visi Presiden

"Nah, sebagaimana kita ketahui sama-sama, Pertamina kan juga ada di dalam Danantara. Jadi, upaya perbaikan dan pembenahan di Pertamina harus total dan fundamental sifatnya, agar pulihnya kepercayaan publik terhadap Pertamina berdampak baik terhadap citra Danantara dan pemerintah," papar Asep Wahyuwijaya atau yang akrab disapa Kang AW. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan PT Pertamina beserta anak perusahaannya ini, Asep pun menegaskan tentang perlu pergantian pemain dalam bisnis di tubuh Pertamina. Pergantian pemain memang harus dilakukan tapi harus diganti oleh pemain baru yang bersih, yang proper, tidak menipu masyarakat, tidak mengorupsi uang negara. 

"Di pundak Pak Simon beserta jajaran direksi yang tersisa kita minta semua tugas tersebut bisa dilakukan," pungkasnya.(RO/I-2)