Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk semaksimal mungkin melakukan perbaikan dalam hal tata kelola perusahaan pengelolaan minyak negara berikut anak cucu perusahaannya. Sebagai perusahaan plat merah yang mengelola industri strategis, legislator dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini menyatakan bahwa Pertamina harus mampu mengembalikan citra dan kepercayaan publik.
Terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ada Pertamina di dalamnya. "Saya kira menjadi amat penting bagi Pak Simon dan teman-teman yang tersisa dan masih bersih ini mampu me-recovery, memulihkan, dan mengembalikan citra di hadapan publik, yang akan berdampak juga pada Danantara," tandas Asep Wahyuwijaya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri di ruang rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Asep juga memaparkan, Danantara yang dilahirkan bersama-sama di ruang rapat Komisi VI DPR tersebut, sebagaimana diketahui direspons kurang positif oleh publik. Padahal mereka sama sekali belum bekerja, tetapi sudah dipertanyakan soal kemampuan dan kesanggupannya termasuk soal kekhawatiran terjadi fraud.
"Nah, sebagaimana kita ketahui sama-sama, Pertamina kan juga ada di dalam Danantara. Jadi, upaya perbaikan dan pembenahan di Pertamina harus total dan fundamental sifatnya, agar pulihnya kepercayaan publik terhadap Pertamina berdampak baik terhadap citra Danantara dan pemerintah," papar Asep Wahyuwijaya atau yang akrab disapa Kang AW.
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan PT Pertamina beserta anak perusahaannya ini, Asep pun menegaskan tentang perlu pergantian pemain dalam bisnis di tubuh Pertamina. Pergantian pemain memang harus dilakukan tapi harus diganti oleh pemain baru yang bersih, yang proper, tidak menipu masyarakat, tidak mengorupsi uang negara.
"Di pundak Pak Simon beserta jajaran direksi yang tersisa kita minta semua tugas tersebut bisa dilakukan," pungkasnya.(RO/I-2)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved