Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan penangan tegas terhadap kendaraan angkutan over dimension dan over loading (ODOL). Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima pimpinan Komisi V DPR RI, di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Angkutan jalan itu undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan tadi kami juga bahas soal overdimension overloading atau ODOL ya. ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus usai menemui Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).
Lasarus mengaku telah menyampaikan sejumlah persoalan yang membuat kendaraan ODOL sulit ditegakan. Kemudian, Presiden telah memerintahkan jajarannya agar keluhan dari legislatif ini dapat diselesaikan.
"Kenapa (harus diselesaikan)? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada," bebernya.
Presiden, kata Lasarus, telah memerintahkan jajarannya untuk segera menyusun upaya penindakan kendaraan ODOL. Ditargetkan pekan depan telah dapat dijalankan. "Tadi Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindak lanjutin," tandas Lasarus. (Bob/P-2)
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
Truk bertonase besar dilarang memasuki wilayah kota mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Proses merger Mitsubishi Fuso dan Hino masih menunggu persetujuan dari dewan direksi, pemegang saham, dan otoritas terkait.
Jajaran Ditlantas Polda seluruh Indonesia diingatkan serius dan konsisten menangani permasalahan tersebut.
TRUK over dimension dan overload (ODOL) masih menjadi masalah dalam sistem transportasi Indonesia. Pemerintah berencana menangani masalah ini secara tuntas pada 2026.
ALFI DKI Jakarta mendukung upaya pemerintah dalam zero ODOL pada angkutan logistik. Mereka menekankan pentingnya perumusan roadmap (peta jalan) dan payung hukum yang jelas
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved