Sopir Truk Harap Pelarangan Nataru tidak Terlalu Lama

KEBIJAKAN pelarangan operasional truk dengan sumbu tiga (truk logistik) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menuai respons dari para sopir dan asosiasi logistik.

Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah, menegaskan kebijakan tersebut merugikan sopir, terutama jika durasi pelarangan terlalu lama. “Karena banyak sopir yang mengandalkan perjalanan rutin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan larangan ini jelas mengganggu stabilitas keuangan kami para sopir,” jelas Angga dalam keterangan yang diterima (15/12).

Firdiansyah menyoroti bahwa pelarangan beroperasi juga akan mempersulit sopir dalam membayar angsuran kendaraan kepada perusahaan leasing. Ia mengungkapkan, sebanyak 95 persen sopir yang tergabung di GSJT masih dalam proses mengangsur kendaraan.

Baca juga : Pelarangan Truk Sumbu 3 saat Nataru Diminta tidak Terlalu Lama

“Sopir di kita itu bukan sopir perusahaan tapi langsung yang memiliki truknya. Jadi, kalau kita dilarang narik saat Nataru nanti apalagi waktunya agak lama, maka penghasilan kita jadi berkurang dan akan menyulitkan kita membayar angsuran,” tuturnya.

Angga berharap pelarangan tersebut tidak diberlakukan terlalu lama, mencontohkan usulan jadwal yang lebih fleksibel. Mereka meminta pelarangan minimal diberlakukan hanya pada H-2 dari Natal dan kembali diizinkan bekerja pada 26 Desember, lalu libur kembali menjelang Tahun Baru hingga 3 Januari.

“Jadi, waktu pelarangan saat Nataru nanti tidak terlalu lama seperti yang dilakukan saat libur Lebaran lalu yang membuat kami terpaksa berteriak dan turun aksi ke jalan,” tegasnya.

Baca juga : Sektor Manufaktur Melemah, Kemenhub Diminta Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk

Toleransi arah balik

Selain itu, para sopir juga meminta pemerintah memberikan pengecualian atau toleransi khusus bagi truk yang dalam posisi arah balik (balik pulang) setelah selesai membongkar muatan. “Kita meminta agar saat balik itu kita diberikan toleransi agar bisa pulang. Karena kalau tidak, para sopir itu akan terjebak di jalan dan tidak bisa pulang,” tukas Angga.

Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Slamet Barokah, mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap nasib keluarga sopir jika pelarangan berlaku lama. “Apakah pemerintah mau memberi makan keluarga para sopir dan membayar angsuran mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja hanya karena dilarang menarik truk sumbu 3 saat libur Nataru nanti. Apalagi kalau pelarangan itu waktunya sangat lama,” ucap Slamet.

Koordinator Pengemudi Wilayah Jawa Timur dan Lombok dari Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim alias Inces, turut menyampaikan kekhawatiran serupa. “Jika kami yang membawa truk logistik sumbu tiga dilarang beroperasi saat Nataru nanti, jelas kami akan jadi pengangguran. Keluarga kami kan juga butuh makan. Jadi, tolong pikirkan nasib kami juga,” ujar Inces. (M-3)