Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SATUAN Tugas (Satgas) Perumahan kembali mencuatkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemisahan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Pu-Pera) ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan perumahan yang lebih fokus.
Baca juga : Sinergi Ekosistem Pembiayaan Jadi Kunci Sukses Program 3 Juta Rumah
Menanggapi hal ini, Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan positif dalam mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan perumahan sangat kompleks sehingga membutuhkan menteri yang benar-benar memahami isu ini secara mendalam.
“Persoalan perumahan tidak bisa dipelajari secara cepat, terutama untuk menyelesaikan backlog, pembiayaan perumahan, dan akses bagi generasi milenial,” jelas Sari di Jakarta.
Baca juga : Insentif PPN DTP Ditambah Agar Publik Mudah Dapatkan Hunian dan Dongkrak Penjualan Hunian
Sari menekankan pentingnya pemimpin kementerian yang tidak hanya memahami kebijakan secara historis tetapi juga mampu membawa perubahan signifikan.
Ia berharap agar menteri yang ditunjuk memiliki konsep matang dalam menangani permasalahan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pengamat properti dari Leads Property Martin Samuel Hutapea menyuarakan hal serupa. Menurutnya, menteri yang ditunjuk harus memahami prioritas dalam sektor perumahan, seperti populasi, daya beli, lokasi kerja, dan ketersediaan lahan.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
“Siapa pun sosoknya harus memahami masalah dasar sektor ini dan mampu mengontrol implementasinya,” ujarnya.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kementerian ini, mengingat pentingnya penyediaan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar.
Ia menegaskan bahwa sosok menteri yang terlibat haruslah praktisi yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini agar kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat.
Baca juga : BP Tapera Wujudkan Amanah Mulia: Penyaluran Pembiayaan Perumahan Capai Rp142,11 Triliun
“Lebih baik jika menteri berasal dari kalangan profesional atau pengusaha yang mengerti politik, mengingat sektor perumahan sering kali sarat dengan kepentingan politik,” imbuh Ali.
Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong, juga berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok profesional yang memahami betul persoalan sektor ini.
Ia menggarisbawahi bahwa sektor perumahan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.
“Kami butuh sosok seperti Menteri Basuki di sektor infrastruktur. Kami berharap menteri perumahan nanti bisa langsung membuat gebrakan serupa,” ungkap Lukas.
Pelaku industri perumahan, Fajar R. Zulkarnaen, menambahkan bahwa sektor perumahan selama ini terkesan diabaikan karena digabung dengan sektor pekerjaan umum.
Ia mengusulkan agar wewenang kementerian diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di masa depan.
“Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, persoalan hunian di perkotaan akan menjadi masalah serius,” ujar Fajar.
Ia menekankan pentingnya menteri yang paham perumahan, penataan kawasan, dan prosedur perizinan untuk memastikan kementerian tersebut tidak terjebak dalam ketidakjelasan arah.
Dengan hadirnya Kementerian Perumahan yang dipimpin oleh sosok ahli, Fajar yakin program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terlaksana secara maksimal. (Z-10)
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved