Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
EKOSISTEM pembiayaan berperan besar dalam rencana pembangunan tiga juta rumah di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, perbankan nantinya yang akan memberikan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahanan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menyampaikan, Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kita bisa mencapainya bersama dengan cara bersinergi antara seluruh stakeholder industri perumahan.
Baca juga : Nana Sudjana Dorong Bank Jateng Genjot Penyaluran Kredit Perumahan Subsidi
Menurut dia, stakeholder yang juga memiliki peran penting dalam ekosistem perumahan adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Bank plat merah ini memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
“Selama ini, BTN telah memainkan perannya dengan baik. Berkontribusi memberikan pembiayaan bagi MBR melalui KPR dan juga pembiayaan kontruksi bagi pengembang khususnya anggota Apersi,” jelas Junaidi, kemarin.
Baca juga : Mendorong Economic Engine Diharapkan Bantu Mengurangi 12,7 Juta Backlog Sektor Perumahan
Menurut Junaidi, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan upaya pemerintah mewujudkan amanat Undang-Undang.
Upaya ini perlu dijadikan prioritas pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.
Pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah. Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama MBR. Ini merupakan tugas mulia pemerintah yang dimainkan BTN dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau
Baca juga : Insentif PPN DTP Ditambah Agar Publik Mudah Dapatkan Hunian dan Dongkrak Penjualan Hunian
“Hingga kini hampir semua anggota APERSI memanfaatkan pembiayaan yang ada di BTN. Dan ini menjadi bukti bahwa perbankan dan pengembang seperti keping koin yang tak terpisahkan,” tegas Junaidi.
Ia menegaskan bahwa Sektor perumahan memiliki multiplayer efek terhadap 185 subsektor industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena dibutuhkan 5 pekerja untuk pembangunan setiap 1 unit rumah.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
Sektor ini juga meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari pemasukan pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah juga bergerak.
Menurut Junaidi, sinergi pembangunan perumahan yang dikembangkan Apersi bersama BTN selama ini masuk hingga ke pelosok-pelosok daerah.
“Kami berharap pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapat pasokan rumah murah terjangkau bisa terpenuhi dan menggairahkan ekonomi daerah tersebut, namun juga memberikan peluang bagi pengembang perumahan di daerah-daerah,” jelas Junaidi.
Adapun, program 3 juta rumah ini terbagi dalam 2 juta unit di pedesaan dan pesisir, lalu 1 juta unit di perkotaan.
Hal ini bisa terwujud asalkan semua stakeholder bersinergi demi rumah untuk rakyat.
“Apersi sebagai wadah pengembang yang fokus pada pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan memainkan peran penting,” tegas Junaidi. (Z-10)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved