Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana mendorong Bank Jateng untuk menggenjot penyeluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Dari data BPS, ada sekitar 812 ribu masyarakat yang sudah berumah tangga tetapi belum memiliki rumah. Ini salah satu solusi kami membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema kredit dengan harga dan bunga murah," kata Nana usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama Bank Jateng dengan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di PO Hotel, Semarang, Selasa (7/5) malam.
Melalui kerja sama tersebut, Bank Jateng kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KPR Sejahtera atau perumahan subsidi.
Baca juga : Mendorong Economic Engine Diharapkan Bantu Mengurangi 12,7 Juta Backlog Sektor Perumahan
Kerja sama itu, kata Nana, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Nana menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jateng harus dijaga dengan baik. Peningkatan layanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan.
Apalagi, tahun ini, Bank Jateng juga memperoleh penghargaan pelayanan prima nomor dua terbaik. Setelah sebelumnya hanya mampu mendapatkan peringkat enam.
Baca juga : 166 Ribu Kuota Unit Rumah Subsidi Diprediksi Ludes pada Juli 2024
"Kita berharap bisa terus menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," katanya.
Plt Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan data survei ekonomi nasional BPS tahun 2023 menyebutkan 812.834 penduduk Jawa Tengah belum memiliki rumah. Jumlah itu didominasi pekerja formal pada rentang usia 21-40 tahun yaitu 212.271 penduduk.
"Pada 2024 ini, Bank Jateng mendapatkan kuota sebesar 200 unit rumah dari BP Tapera yang sudah dapat diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah. Baik skema konvensional maupun syariah," katanya.
Baca juga : Pikirkan Nasib MBT, BTN Usul Skema Pembiayaan KPR Bersubsidi Baru
Diketahui, pada 2024, Bank Jateng juga berkontribusi membantu masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah murah. Total sebanyak 1.165 unit rumah rumah dengan total kredit atau pembiayaan sebesar Rp124,7 miliar.
“Penyaluran kredit kepemilikan rumah subsidi (FLPP) ini bukan semata-mata bersifat bisnis, tetapi juga bernilai ibadah. Kita dapat memberikan harapan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan bunga sangat murah sebesar 5% per tahun," jelasnya.
Komisioner BP Tapera Heru Nugroho mengatakan, hasil assessment bank penyalur FLPP yang dilakukan pada 30 April 2024 lalu, Bank Jateng saat ini telah lolos assessment dan tetap bertahan sebagai salah satu penyalur utama FLPP.
"Penyaluran KPR Sejahtera di Provinsi Jateng pada 2023 sebanyak 15.574 unit senilai Rp 1,71 triliun, atau 6,8 persen dari total penyaluran nasional 229 ribu rumah senilai Rp26,32 triliun,” kata dia. (RO/Z-1)
Temukan panduan lengkap tentang rumah. Mulai dari definisi, fungsi vital, ragam gaya arsitektur, hingga tips cerdas membeli hunian impian Anda di sini.
Temukan panduan lengkap mengenai rumah, mulai dari fungsi, tren desain terkini, hingga tips cerdas membeli hunian impian bagi keluarga Anda di sini.
Penggunaan material yang tepat sejak awal, seperti perpipaan yang tahan lama dan sanitary berkualitas, justru membantu memangkas biaya jangka panjang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa kesulitan untuk memiliki rumah menjadi salah satu alasan anak muda di kota takut menikah.
Rumah dan lingkungan yang terdampak banjir harus segera dibersihkan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan kuman dan jamur yang dapat memicu munculnya masalah kesehatan dan penyakit.
Petugas mendapatkan informasi kebakaran dari masyarakat sekitar pukul 02.13 WIB dan langsung mengirimkan personel ke lokasi kejadian.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved