Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DALAM rangka meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi warga Jakarta, Bank DKI bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan PT Jasa Raharja melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama untuk menambahkan layanan pembayaran pajak pada 12 (dua belas) Gerai Samsat di lokasi pusat perbelanjaan strategis di wilayah DKI Jakarta, yang dilaksanakan pada Rabu (07/08).
Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI, Herry Djufraini menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan layanan e-Channel Bank DKI seperti JakOne Mobile, Cash Management System, dan EDC Bank DKI.
“Dengan ditambahkannya layanan pada Gerai Samsat di berbagai titik perbelanjaan dapat semakin memudahkan warga DKI Jakarta dalam membayar pajak serta meningkatkan peran Bank DKI dan mitra kolaborasi dalam penerimaan pajak daerah yang nantinya akan bermanfaat pada pembangunan di DKI Jakarta,” tutur Herry.
Baca juga : Diskon 25%-50% bagi Penunggak Pajak
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulis turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan jalinan sinergi yang terus diberikan kepada Bank DKI dalam mempermudah proses pembayaran pajak.
"Bank DKI berkomitmen untuk menyediakan layanan pembayaran pajak yang mudah dan nyaman melalui berbagai upaya sinergi. Melalui kerja sama ini, Bank DKI siap mendukung penyediaan layanan pembayaran pajak dengan menghadirkan petugas pelayanan yang terlatih dan infrastruktur perbankan yang prima," ujar Agus.
Adapun layanan pembayaran pajak pada 12 Gerai Samsat tersebar pada beberapa lokasi pusat perbelanjaan strategis, diantaranya ITC Cempaka Mas, Grand Indonesia, Blok M Square, Gandaria City, Mall Metro Kebayoran, ITC Kuningan, Pluit Village, Pasar Pagi Mangga Dua, Koja Trade Mall, Mall Taman Palem, Lindeteves Trade Center Glodok, dan Pusat Grosir Cililitan.
Baca juga : Dukung Inklusi Keuangan Digital, Bank DKI Hadir di FEKDI 2024
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, dengan ditambahnya layanan ini diharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal bagi wajib pajak.
“Kami berharap melalui sinergi ini, dapat terus menghadirkan kemudahan dan kenyamanan pembayaran pajak bagi para wajib pajak, yang semakin mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan daerah agar manfaat dari pembayaran pajak dapat semakin kita rasakan dalam mewujudkan peningkatan pembangunan Kota Jakarta,” imbuhnya.
"Bank DKI senantiasa mengutamakan pelayanan yang profesional dan inovatif untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para nasabah. Melalui berbagai inovasi layanan digital dan sinergi yang terjalin, Bank DKI bertekad untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta," tutup Arie. (Adv)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved