Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan tamu-tamu VIP untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN harus menggunakan kendaraan listrik untuk datang ke lokasi acara.
“Untuk tamu-tamu VIP dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN kita haruskan menggunakan mobil listrik atau electric vehicle (EV). Kita nanti akan lakukan simulasi apakah setiap duta besar negara-negara sahabat diberikan satu mobil listrik atau apakah menggunakan bus listrik ini merupakan domain dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg),” ujar Budi Karya Sumadi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 16 Juni 2024.
Menhub belum mengetahui hal tersebut karena itu merupakan domain Setneg.
Baca juga : Membedah Fitur Pintar pada Mobil Listrik NETA V-II
“Saya belum tahu karena hal tersebut merupakan domain dari Setneg untuk melakukannya. Tapi yang pasti angkutan darat di IKN ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi dari luar terutama dari Balikpapan ke IKN, kita memiliki fasilitas ride and park dan dari situ kita keliling dengan menggunakan bus atau mobil yang disediakan atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat akhir,” katanya.
IKN sendiri menyediakan bus-bus listrik yang memiliki rute mengelilingi tempat-tempat yang strategis.
“Tetapi juga untuk operator swasta ada Blue Bird, Gojek dan lainnya di mana mereka akan mengisi ruang-ruang komersil yang digunakan secara individu,” kata Budi Karya Sumadi.
Baca juga : Jokowi Diminta Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?
Terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek.
Ketiga trayek tersebut yakni rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium; rute Park & ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium; dan rute Park & ride 1 sampai Park & ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada.
Sementara itu, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga berencana bekerja sama dengan Blue Bird untuk melayani rute di dalam IKN atau KIPP tahap 1, dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya.
Baca juga : Jokowi: Peringatan HUT RI Digelar di IKN dan Jakarta Karena Masa Transisi
Kemudian, untuk 2025 telah diusulkan anggaran Buy the Service (BTS) untuk melayani rute IKN. Terkait rencana rute akan menyesuaikan dengan persil tanah yang sudah terbangun, sedangkan jumlah kebutuhan armadanya masih menunggu kajian dan review dari tim OIKN.
Kemenhub akan memberikan dukungan terkait transportasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.
(Z-9)
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Mobil listrik premium itu dinobatkan menjadi most driven EV dalam ajang pameran mobil Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.
MOBIL listrik ini memperketat keselamatan penggunanya selama berkendara melalui beberapa fitur yang menggunakan teknologi canggih dengan performa tinggi.
GAC Indonesia menutup partisipasinya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dengan pencapaian luar biasa.
MOBIL listrik di Indonesia diharapkan semakin maju. Untuk itu perlu ekosistem, salah satunya komunitas pengguna kendaraan listrik.
Dengan harga beli yang kompetitif dan biaya operasional lebih murah, adopsi mobil listrik diyakini akan semakin meluas.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) .
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved