Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BANK Dunia memprediksi bahwa perekonomian global akan mencapai rekor terburuk pada akhir tahun 2024, yaitu setengah dekade PDB paling lambat pertumbuhannya dalam 30 tahun terakhir, menurut laporan Prospek Ekonomi Global terbaru.
Di satu sisi, perekonomian global berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, dimana risiko resesi global telah berkurang, terutama karena kuatnya perekonomian Amerika Serikat.
Namun meningkatnya ketegangan geopolitik dapat menciptakan bahaya baru dalam jangka pendek bagi perekonomian dunia.
Baca juga : Melambat, Bank Dunia Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Menjadi 2,1% pada 2023
Sementara itu, prospek jangka menengah bagi banyak negara berkembang semakin suram di tengah melambatnya pertumbuhan di sebagian besar negara besar, lesunya perdagangan global, dan kondisi keuangan yang paling ketat dalam beberapa dekade.
"Pertumbuhan perdagangan global pada tahun 2024 diperkirakan hanya setengah dari rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade sebelum pandemi," kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, melalui keterangan yang diterima, Rabu (10/1/2024).
Sementara itu, biaya pinjaman di negara-negara berkembang, terutama negara-negara dengan peringkat kredit yang buruk, kemungkinan besar akan tetap tinggi karena suku bunga global berada pada level tertinggi dalam empat dekade jika disesuaikan dengan inflasi.
Baca juga : BI Perkirakan Ekonomi Global Melambat di 2024
Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat selama tiga tahun berturut-turut, dari 2,6% tahun lalu menjadi 2,4% pada tahun 2024, atau hampir tiga perempat poin persentase di bawah rata-rata tahun 2010an.
Negara-negara berkembang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 3,9%, lebih dari satu poin persentase di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya.
Setelah kinerja yang mengecewakan tahun lalu, negara-negara berpendapatan rendah diperkirakan tumbuh 5,5%, lebih lemah dari perkiraan sebelumnya.
Baca juga : BI: Ekonomi Indonesia Salah Satu Terbaik di Dunia
Pada akhir tahun 2024, masyarakat di sekitar satu dari setiap empat negara berkembang dan sekitar 40% negara berpendapatan rendah masih akan berada dalam kondisi lebih miskin dibandingkan saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2019.
Sementara itu, di negara-negara maju, pertumbuhannya akan melambat menjadi 1,2% tahun ini dari 1,5% pada tahun 2023.
“Tanpa adanya koreksi besar-besaran, tahun 2020-an akan menjadi dekade dengan peluang yang terbuang sia-sia,” kata Indermit Gill.
Baca juga : Laut Merah Buat Pasar Saham Dunia Memerah
Pertumbuhan jangka pendek akan tetap lemah, sehingga banyak negara berkembang, terutama negara-negara termiskin, terjebak dalam perangkap dengan tingkat utang yang sangat besar dan lemahnya akses terhadap pangan bagi hampir satu dari setiap tiga orang.
"Hal ini akan menghambat kemajuan dalam banyak prioritas global," kata Indermit Gill.
Peluang masih ada untuk membalikkan keadaan. Transformasi dapat dicapai jika pemerintah bertindak untuk mempercepat investasi dan memperkuat kerangka kebijakan fiskal.
Baca juga : Data Ekonomi 2023 Solid, Laporan Bank Dunia Perkirakan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 4,9%
Untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan global utama lainnya pada tahun 2030, negara-negara berkembang perlu meningkatkan investasi dalam jumlah besar, sekitar US$2,4 triliun per tahun.
Tanpa paket kebijakan yang komprehensif, prospek peningkatan tersebut tidaklah cerah. Pertumbuhan investasi per kapita di negara-negara berkembang antara tahun 2023 dan 2024 diperkirakan hanya rata-rata sebesar 3,7%, atau hanya setengah dari pertumbuhan dua dekade sebelumnya.
Laporan ini menawarkan analisis global pertama tentang apa yang diperlukan untuk menghasilkan ledakan investasi yang berkelanjutan, berdasarkan pengalaman 35 negara maju dan 69 negara berkembang selama 70 tahun terakhir.
Baca juga : Ekonomi Indonesia masih Berpotensi Terdampak Kondisi Global
Laporan ini menemukan bahwa negara-negara berkembang sering kali memperoleh keuntungan ekonomi ketika mereka mempercepat pertumbuhan investasi per kapita hingga setidaknya 4% dan mempertahankannya selama enam tahun atau lebih.
Manfaat lain juga terwujud selama masa booming ini antara lain inflasi menurun, posisi fiskal dan eksternal membaik, dan akses masyarakat terhadap internet meningkat pesat.
“Ledakan investasi berpotensi mentransformasi negara-negara berkembang dan membantu mereka mempercepat transisi energi dan mencapai berbagai tujuan pembangunan,” kata Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Prospects Group.
Baca juga : Ancaman Resesi, Pemerintah Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi Mikro
Untuk memicu lonjakan tersebut, negara-negara berkembang perlu menerapkan paket kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kerangka fiskal dan moneter, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat kualitas kelembagaan.
Hal ini merupakan kerja keras, namun banyak negara berkembang telah mampu melakukannya sebelumnya. Melakukan hal ini lagi akan membantu memitigasi proyeksi perlambatan potensi pertumbuhan di sisa dekade ini.
Prospek Ekonomi Global terbaru juga mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan oleh dua pertiga negara berkemban, khususnya eksportir komoditas, untuk menghindari siklus boom-and-bust.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang pada 2023 Diprediksi di Atas Rata-Rata Global
Laporan ini menemukan bahwa pemerintah di negara-negara tersebut sering mengadopsi kebijakan fiskal yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kehancuran.
Ketika kenaikan harga komoditas meningkatkan pertumbuhan sebesar 1 poin persentase, misalnya, pemerintah meningkatkan belanja dengan cara yang dapat meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,2 poin persentase tambahan.
Secara umum, di saat yang baik, kebijakan fiskal tampaknya akan membuat perekonomian menjadi terlalu panas. Di saat-saat buruk, hal ini akan memperdalam kemerosotan. “Prosiklikalitas” ini 30 persen lebih kuat di negara-negara berkembang yang mengekspor komoditas dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.
Baca juga : Konflik Geopolitik, Pasar Pantau Gerak Kebijakan Moneter AS dan Jepang
Kebijakan fiskal juga cenderung 40% lebih fluktuatif di negara-negara ini dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Ketidakstabilan yang terkait dengan prosiklikalitas dan volatilitas kebijakan fiskal yang lebih tinggi menimbulkan hambatan kronis terhadap prospek pertumbuhan negara-negara berkembang yang mengekspor komoditas.
Hambatan tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan kerangka fiskal yang membantu mendisiplinkan pengeluaran pemerintah, dengan menerapkan rezim nilai tukar yang fleksibel, dan dengan menghindari pembatasan pergerakan modal internasional.
Baca juga : CSIS: Ekonomi RI Diramalkan Tetap Bertahan di Angka 5%
"Rata-rata, langkah-langkah kebijakan ini dapat membantu eksportir komoditas di negara-negara berkembang meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebanyak 1 poin persentase setiap empat atau lima tahun. Negara-negara juga dapat memperoleh manfaat dengan membangun dana kekayaan negara dan dana darurat lainnya yang dapat disalurkan dengan cepat dalam keadaan darurat," kata Ayhan Kose. (Z-4)
Baca juga : IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di Angka 5% Selama 2023-2024
PENGAMAT ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat di NTB tidak perlu dilakukan, jika hanya untuk memperbaiki data pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus berupaya mendorong intensitas perdagangan demi mengatasi gejolak perekonomian global. Demi memuluskan upaya tersebut, industri maritim logistik juga harus diperkuat.
Pentingnya reindustrialisasi yang berfokus pada sektor-sektor padat karya.
Menteri-menteri ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu segera dievaluasi terutama terkait kegagalan efek stimulus dan memanfaatkan momentum di triwulan I 2025.
SETELAH membuka sejumlah gerai di Bengkulu, Kraving kini bersiap memperluas jangkauan ke Jakarta dan BSD City pada 2026.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti posisi ekonomi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03% pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved